BERITA TERKINI
Ilustrasi. Dua orang pejalan kaki melintas di depan kantor pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)
PARIS, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) optimistis konsensus global pemajakan ekonomi digital akan dapat dicapai pada tahun ini.
Director of Centre for Tax Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans mengatakan perincian teknis proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) dapat dibahas dan ditargetkan selesai pada Oktober 2021. Kesepakatan awal diproyeksi bisa tercapai pada Juli 2021.
"Terdapat momentum yang mendukung tercapainya konsensus," ujar Saint-Amans, dikutip dari accountancydaily.co pada Jumat (23/4/2021).
Pascal mengatakan setiap yurisdiksi berharap perusahaan kembali mencetak laba dan tidak menempatkan labanya di yurisdiksi suaka pajak. Apalagi, pemerintah berbagai negara telah menggelontorkan stimulus untuk mendukung keberlangsungan usaha pada masa pandemi Covid-19.
Faktor lain yang dinilai mendukung terciptanya konsensus adalah keterlibatan aktif Amerika Serikat (AS) pada masa pemerintahan Joe Biden baru-baru ini. Simak ‘Cegah Berlanjutnya Perang Tarif, Yellen Serukan Pajak Minimum Global’.
Meski demikian, Pascal mengatakan masih terdapat beberapa aspek pada Pillar 1 dan Pillar 2 yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Salah satunya mengenai cakupan Pillar 1. Banyak yurisdiksi yang berpandangan skema dalam proposal Pillar 1 hanya mencakup korporasi digital multinasional.
Meski demikian, AS di bawah pemerintahan Biden berkeinginan agar proposal Pillar 1 berlaku atas seluruh korporasi besar tanpa memandang sektor usahanya.
Pasalnya, bila proposal Pillar 1 hanya dikenakan terhadap perusahaan digital maka proposal tersebut bersifat diskriminatif terhadap perusahaan AS. Hal ini mengingat kebanyakan perusahaan digital besar di dunia adalah perusahaan AS.
Pascal berpandangan bila sikap AS ini didukung oleh yurisdiksi lain dan diimplementasikan maka skema perpajakan proposal Pillar 1 menjadi lebih sederhana dan juga mampu memenuhi kepentingan negara-negara berkembang. (kaw)
