BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
NEW DELHI, DDTCNews – Raksasa digital multinasional di India seperti Google, Netflix, Facebook, hingga LinkedIn diproyeksikan akan terbebani pungutan pajak yang besar apabila konsensus global atas pemajakan ekonomi digital gagal tercapai.
Sampai dengan saat ini, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) masih belum mampu menengahi perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota Inclusive Framework.
Konsekuensinya, konsensus atas proposal pemajakan ekonomi digital atau Pillar 1: Unified Approach yang awalnya ditargetkan tercapai akhir 2020 harus diundur hingga pertengahan 2021.
"Akibat tidak adanya konsensus, banyak negara yang akan secara sepihak menetapkan pajak digitalnya masing-masing," ujar seorang pejabat pemerintahan di India seperti dikutip dari timesnownews.com, Kamis (15/10/2020).
Pejabat pemerintah tersebut juga menyebutkan posisi India dalam Inclusive Framework ini cenderung hanya menunggu kepastian dari OECD dalam mendorong terciptanya konsensus atas pajak digital tersebut.
Untuk diketahui, India telah menerapkan pajak digital berupa equalization levy dengan tarif sebesar 2% dan dikenakan secara bruto atas nilai transaksi. Equalization levy dikenakan kepada perusahaan digital nonresiden di India.
Equalization levy dikenakan dengan tujuan untuk menciptakan level playing field antara perusahaan digital yang memiliki kehadiran fisik di India dan perusahaan digital yang beroperasi di India tanpa kehadiran fisik.
Pengenaan equalization levy di India hanya diberlakukan pada perusahaan digital nonresiden dengan omzet di atas US$267.000. Pemerintah India menilai batasan omzet yang rendah itu bertujuan untuk melindungi perusahaan digital berskala kecil.
Selain equalization levy, India juga memperkenalkan norma kehadiran ekonomi signifikan atau significant economic presence untuk mengenakan pajak penghasilan atas perusahaan digital yang selama ini beroperasi dan memiliki transaksi di India tanpa kehadiran fisik. Namun demikian, implementasi significant economic presence tersebut baru akan diterapkan pada April 2021.
"Dapat dipastikan India bisa memajaki penghasilan korporasi digital multinasional. Pemberlakuan significant economic presence akan menambah beban pajak yang perlu ditanggung korporasi digital multinasional," ujar Ajay Rotti, Partner Dhruva Advisors. (rig)
