BERITA TERKINI
TALLINN, DDTCNews - Asosiasi Peritel Estonia meluncurkan kampanye yang bertujuan mendesak pemerintah agar menurunkan tarif PPN atas produk makanan.
CEO Asosiasi Peritel Estonia Nele Peil mengatakan tarif PPN di negaranya sangat tinggi sehingga menekan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut juga menyebabkan kinerja sektor ritel makin lesu.
"Volume penjualan makanan di sektor ritel Estonia telah menurun selama 4 tahun terakhir karena masyarakat tidak lagi mampu membeli makanan," katanya, dikutip pada Jumat (27/3/2026).
Desakan pemangkas tarif pajak atas produk makanan telah mengemuka sejak Estonia menaikkan tarif PPN dari 22% menjadi 24% pada 1 Juli 2025. Tarif PPN tersebut berlaku umum, termasuk atas makanan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Peil menilai pemangkasan tarif PPN menjadi solusi paling efektif untuk membantu masyarakat. Menurutnya, kebijakan ini juga tidak bakal membebani APBN lantaran negara tidak perlu lagi memberikan subsidi kepada masyarakat.
Dia menyebut pangsa produk lokal tertinggi adalah pada kategori makanan pokok, yang berarti pemangkasan tarif PPN juga akan menguntungkan produsen makanan dalam negeri.
"Di sektor ritel, kategori-kategori ini memiliki margin keuntungan terkecil dan persaingan harga tertinggi, yang berarti dampak pemotongan pajak akan diteruskan ke harga secara penuh atau hampir penuh," ujarnya.
Dalam materi kampanyenya, asosiasi ritel menunjukkan keranjang makanan seharga EUR100 atau Rp1,95 juta di Estonia akan berharga EUR86 atau Rp1,68 juta di Jerman, lantaran tarif PPN untuk makanan di sana hanya 7%. Sebagian besar negara anggota Uni Eropa juga menerapkan tarif PPN yang jauh lebih rendah untuk makanan.
Menurut Piel, semua jaringan ritel di Estonia mendukung gagasan menurunkan PPN atas produk makanan pokok. Jaringan supermarket yang berpartisipasi dalam kampanye antara lain Prisma, Rimi, Selver, dan Coop.
Meski demikian, kampanye penurunan tarif PPN justru dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas oleh Menteri Keuangan Jurgen Ligi. Dia beralasan penurunan tarif atau bahkan pembebasan PPN tidak secara signifikan berdampak pada penurunan harga produk.
Menurutnya, harga makanan tertinggi di Eropa justru ditemukan di negara-negara dengan tarif PPN rendah. Misal, Irlandia dan Malta yang menerapkan tarif PPN 0% untuk makanan, tetapi harga makanan di sana lebih mahal.
"Jadi, dalam hal apa pun, ini menyesatkan. Mereka secara terang-terangan mengatakan tanpa PPN, barang akan lebih murah. Statistik menunjukkan bahwa pembebasan PPN cenderung disertai dengan harga yang lebih tinggi dan juga beban pajak keseluruhan yang lebih tinggi," ucapnya dilansir news.err.ee.
Ligi menambahkan setiap pemotongan tarif pajak harus dikompensasi oleh pos anggaran yang lain. Terlebih, APBN Estonia memiliki defisit yang cukup lebar.
Selain itu, dia memandang pemangkasan tarif PPN atas makanan bakal lebih menguntungkan kelompok kaya yang membeli kaviar ketimbang masyarakat umum yang sekadar ingin berbelanja tulang untuk sup. (dik)
