BERITA TERKINI
Tampilan depan DDTC Newsletter Vol.03 No.02 Januari 2020 bertajuk ‘Taxation Provisions on Imports of Consigned Goods & the Simplification of Customs Registration’.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah kembali merevisi ketentuan mengenai pemberian fasilitas di bidang perpajakan.
Pemerintah bahkan telah merilis 6 beleid yang terkait dengan kepabeanan. Meski mengatur pada bidang yang sama, beleid yang mulai dipublikasikan selama dua minggu terakhir ini menyoroti sektor yang berbeda.
Mulai dari beleid yang memperbarui regulasi tentang fasilitas atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pengeluaran impor kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (completely built up/CBU), dan aspek perpajakan untuk angkut terus dan angkut lanjut.
Selanjutnya, ada beleid yang membahas tentang pembebasan bea masuk kegiatan usaha hulu migas dan panas bumi. Selain itu, ada beleid yang menjabarkan upaya pemanfaatan teknologi untuk penyederhanaan proses registrasi di bidang kepabeanan.
Adapun beberapa aturan baru yang dipublikasikan selama dua minggu terakhir Januari ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.03 No.02 Januari 2020 bertajuk ‘Taxation Provisions on Imports of Consigned Goods & the Simplification of Customs Registration’. Anda juga bisa men-download beberapa aturan tersebut di sini.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.198/PMK.010/2019, pemerintah merevisi ketentuan pembebasan bea masuk untuk PPN dan PPnBM atas impor barang kena pajak. Secara garis besar, terdapat tiga hal yang berbeda pada beleid yang diberlakukan sejak tanggal 31 Desember 2019 ini.
Pertama, penambahan barang kena pajak (BKP) yang dibebaskan dari pungutan bea masuk. Kedua, ketentuan untuk barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama. Ketiga, fasilitas tidak dipungut untuk barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Pemerintah merilis PMK No.199/PMK.010/2019 guna melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman.
Melalui beleid yang diundangkan pada 31 Desember 2019 ini, pemerintah melakukan beberapa perubahan. Adapun perubahan yang signifikan terletak pada penurunan batas maksimal (de minimis) atas nilai pabean barang kiriman impor untuk dipakai yang mendapat pembebasan bea masuk.
Pemerintah memperbarui regulasi yang membebaskan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pembaruan tersebut dituangkan dalam PMK No. 200/PMK.04/2019 yang diundangkan pada 27 Desember 2019.
Guna memberikan kepastian hukum dan efektivitas atas pengeluaran kendaraan bermotor CBU impor, pemerintah merilis PMK No.202/PMK.06/2019. Berdasarkan aturan ini kendaraan bermotor CBU impor hanya dapat dikeluarkan setelah memenuhi kewajiban pabean dan pajak dalam rangka impor (PDRI).
Secara umum, melalui PMK No.216/PMK.04/2019, pemerintah mengatur tentang pemasukan barang ke Kawasan Pabean (Inward Manifest) dan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean (Outward Manifest) atau tempat lain di Kawasan Bebas.
Pemerintah memberikan pembebasan bea masuk untuk keperluan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi kepada pelaku usaha dengan berdasarkan pada 6 kondisi. Ketentuan tersebut tertuang dalam PMK No.217/PMK.04/2019 yang diundangkan pada 31 Desember 2019.
Tidak hanya kegiatan hulu migas, pemerintah juga juga memberikan pembebasan bea masuk pada kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang berupa pemanfaatan tidak langsung. Pembebasan ini tertian dalam PMK No.218/PMK.04/2019.
Pemerintah berupaya menyederhanakan sistem pendaftaran sebagaimana diatur dalam PMK No. 219/PMK.04/2019. Melalui PMK ini segala bentuk permohonan registrasi kepabeanan wajib dilakukan melalui sistem Online Single System (OSS) yang terintegrasi dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan Portal DJBC. (kaw)
