BERITA TERKINI
Ilustrasi.
TANJUNGPINANG, DDTCNews – Pemkot Tanjungpinang mengimbau masyarakat untuk segara memanfaatkan insentif pajak berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi atau pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengatakan fasilitas tersebut diberikan bagi para wajib pajak yang melunasi tunggakan PBB-nya paling lambat pada akhir November 2022.
"Semoga kebijakan ini memberikan keringanan kepada seluruh masyarakat kota Tanjungpinang," katanya, dikutip pada Minggu (4/9/2022).
Wajib pajak yang membayar tunggakan PBB tahun pajak 1995 hingga 2012 akan diberikan fasilitas berupa keringanan pokok sebesar 70%. Atas tunggakan PBB tahun pajak 2013 hingga 2017, diskon pokok diberikan sebesar 50%.
"Wali kota juga menghapus sanksi administratif untuk masa pajak tahun 1995-2022 sebesar 100%," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang Said Alvie.
Untuk memanfaatkan kedua fasilitas itu, lanjut Alvie, wajib pajak harus menyampaikan permohonan kepada BPPRD terlebih dahulu.
Selain keringanan pokok dan pemutihan PBB, pemkot juga memberikan fasilitas pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Tambahan informasi, realisasi penerimaan PBB hingga 31 Juli 2022 sudah mencapai Rp7,8 miliar atau 48% dari total target yang ditetapkan pada tahun ini senilai Rp16,5 miliar. (rig)
