BERITA TERKINI
Ilustrasi.
LEBAK, DDTCNews – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak mengaku dana bagi hasil (DBH) pajak 2020 yang belum dicairkan Pemprov Banten mencapai Rp30 miliar.
Kepala BKAD Kabupaten Lebak Budi Santoso mengatakan Pemkab Lebak sangat membutuhkan dana tersebut untuk menjalankan program-program penanganan pandemi Covid-19 yang diamanatkan pemerintah pusat.
"Saat ini kami sedang butuh anggaran untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi dan PPKM sesuai PMK 17/2021 dan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan SE-2/PK/2021,” ujar Budi, dikutip pada Rabu (17/3/2021).
Pada tahun lalu, Budi menceritakan total DBH pajak yang seharusnya diterima Pemkab Lebak dari Pemprov Banten mencapai Rp55 miliar. Sepanjang 2020, seperti dilansir bantenhits.com, DBH pajak yang telah dicairkan hanya senilai Rp25 miliar.
Seperti diketahui, DBH pajak yang menjadi hak 8 pemkab dan pemkot di Banten, termasuk Pemkab Lebak, terlambat dicairkan. Dana tersebut mengendap di Bank Banten.
Bank Banten sendiri sempat menawarkan kepada seluruh pemkab dan pemkot untuk mendepositokan dana tersebut pada Bank Banten. Namun, pemkab dan pemkot menolak usulan tersebut karena DBH pajak dibutuhkan untuk mendanai program penanganan pandemi Covid-19.
Pada akhirnya, Pemprov Banten berkomitmen untuk mencairkan DBH pajak 2020 yang mengendap menggunakan APBD 2021. DBH pajak mencapai Rp216,73 miliar tersebut akan dicairkan secara bertahap menggunakan APBD 2021.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan keterlambatan pencairan DBH pajak 2020 disebabkan masalah cash flow yang dialami Pemprov Banten akibat pandemi Covid-19.
Namun, baru-baru ini Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan faktor lain yang turut menghambat pencairan DBH pajak adalah karena pusat masih mentransfer DBH ke Bank Banten. Pemprov Banten sendiri telah memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank BJB. (kaw)
