BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BOGOR, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor menilai target pendapatan daerah yang mencapai Rp1,8 triliun pada 2021 cukup tinggi.
Untuk mencapai target pendapatan daerah tersebut, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman mengusulkan kepada Pemkab Bogor agar mengandalkan jenis-jenis pajak tertentu demi menyokong penerimaan.
"Pemerintah harus mengambil kebijakan diskresi agar orang lain bisa membayar pajak. Salah satunya [lewat] relaksasi pajak," ujar Usep, dikutip Kamis (11/2/2021).
Usep mengatakan pajak dan retribusi daerah tercatat sebagai penyokong utama pendapatan Pemkab Bogor secara keseluruhan. Dengan demikian, perlu ada inovasi untuk memaksimalkan penerimaan yang berkontribusi besar tersebut.
Berdasarkan catatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, pajak-pajak yang terkait dengan aset tanah dan bangunan tercatat masih dominan menyokong penerimaan secara umum.
Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) tercatat ditarget bisa mencapai Rp490,6 miliar pada 2021. Adapun target penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dipatok bisa mencapai Rp546,4 miliar.
Penerimaan pajak hotel pada 2021 ditargetkan mampu mencapai Rp89,9 miliar, hampir 2 kali lipat bila dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Pajak restoran ditargetkan bisa terealisasi hingga Rp154,8 miliar pada tahun ini.
Pemkab Bogor termasuk pemerintah daerah yang paling banyak memberikan insentif pajak pada awal 2021, terutama dalam bentuk keringanan dan pemutihan PBB.
Pada Peraturan Bupati (Perbup) 1/2021, Pemkab Bogor memberikan fasilitas pengurangan pokok piutang PBB sebesar 25% dan penghapusan sanksi administrasi atas seluruh piutang PBB sampai dengan tahun pajak 2011. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan per 4 Januari hingga 31 Desember 2021.
Pada perbup tersebut, terdapat pula fasilitas penghapusan sanksi atas piutang PBB tahun pajak 2012 hingga 2020. Fasilitas ini hanya berlaku pada 4 Januari hingga 31 Maret 2021.
Pada Perbup 2/2021, Pemkab Bogor juga memberikan fasilitas pajak berupa diskon pokok pajak sebesar 10% atas PBB tahun pajak 2021. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, wajib pajak harus membayar PBB terutang sebelum 31 Maret 2021.
Melalui Perbup 3/2021, pemkab juga memberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, serta penerangan jalan. Fasilitas ini diberikan hingga masa pajak Februari 2021 dan diberikan atas pembayaran pajak sebelum 31 Maret 2021. (kaw)
