Menkeu dan Mendagri Bertemu, Apa Saja yang Dibahas?

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan ketersediaan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera pada 2027.

Keduanya juga membahas solusi bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah serta pemberian insentif fiskal bagi daerah berprestasi. Berdasarkan dokumen rencana induk, proses pemulihan pascabencana Sumatera berlangsung selama 2026 hingga 2028.

"Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, Alhamdulillah, Insyaallah anggarannya tersedia," katanya, dikutip pada Rabu (28/10/2026).

Kepastian tersebut disampaikan Tito seusai bertemu Suahasil di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin. Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera menyebut pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2027 menjadi salah satu agenda pembahasan.

Sementara itu, Suahasil menegaskan pemerintah akan memastikan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera tersedia sesuai dengan rencana induk. Menurutnya, penyelesaian program yang telah dianggarkan pada 2026 menjadi prioritas sebelum pemerintah melanjutkan dukungan pendanaan pada 2027 dan 2028.

"Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027," ujarnya.

Suahasil menambahkan kepastian pendanaan diperlukan agar seluruh program pemulihan dapat terlaksana sesuai rencana. Pemerintah juga perlu memastikan tidak ada pekerjaan yang tertunda atau tidak terselesaikan.

"Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai," imbuhnya.

Selain anggaran pascabencana, Tito dan Suahasil membahas kondisi daerah yang mengalami keterbatasan fiskal. Pemerintah berupaya mengidentifikasi daerah dengan kapasitas fiskal rendah sekaligus merumuskan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Salah satu perhatian pemerintah adalah daerah dengan porsi belanja pegawai yang relatif tinggi terhadap anggaran. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar daerah tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

"Terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50%, meskipun program pemerintah pusat sangat banyak sekali sebetulnya," kata Tito.

Guna menindaklanjuti persoalan tersebut, Kemendagri dan Kemenkeu akan membentuk tim teknis. Tim ini bertugas membahas alternatif solusi bagi daerah yang menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal.

Dalam pertemuan yang sama, kedua menteri turut membahas pemberian insentif fiskal dan bantuan pemerintah kepada daerah berprestasi. Pemberian bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi pemerintah berdasarkan berbagai kategori penilaian.

Menurut Tito, bantuan bagi daerah berprestasi diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim kompetitif antarkepala daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan. (dik)