BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SUMEDANG, DDTCNews – Pemkab Sumedang, Jawa Barat bakal mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak, terutama yang berada di kawasan padat penduduk.
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengatakan masih banyak potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergarap optimal di wilayahnya, seperti di Kecamatan Jatinangor. Sebagai kawasan pendidikan, kecamatan tersebut memiliki banyak potensi pajak dari sektor perhotelan dan restoran.
"Kami masih belum optimal dalam meningkatkan penerimaan dari PAD, khususnya di daerah yang ramai penduduk seperti Jatinangor. Banyak rumah makan atau restoran yang tidak membayar pajak," katanya, dikutip pada Kamis (20/3/2025).
Fajar pun meminta Bapenda memetakan sumber-sumber PAD di Kabupaten Sumedang, khususnya Kecamatan Jatinangor. Dengan pendataan yang baik, sambungnya, Bapenda akan lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan kepada wajib pajak.
Selain itu, Satpol PP juga diminta turut mengawasi dan menegakkan peraturan pajak daerah demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
Fajar menilai kawasan padat penduduk biasanya terdapat banyak hotel restoran, yang belum semua terdaftar sebagai wajib pajak. Padahal, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hotel serta makanan/minuman menjadi salah satu kontributor penting dalam PAD kabupaten Sumedang.
Agar potensi pajak daerah lebih tergarap optimal, pemkab pun berencana mengajukan revisi perda. "Perda terkait penginapan, hotel, dan kos-kosan perlu diperbaiki agar pajaknya diterapkan dengan tepat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumedang Rohana menuturkan target PAD Kabupaten Sumedang mencapai Rp2,9 triliun pada tahun ini. Adapun pajak daerah ditargetkan berkontribusi hingga Rp335 miliar.
Dia menegaskan Bapenda terus mengoptimalkan PAD melalui penguatan pengawasan dan sinergi antarinstansi. Dengan kedua langkah itu, dia meyakini celah kebocoran PAD dapat ditutup dan target penerimaan dapat tercapai tahun ini. (rig)
