BERITA TERKINI
ISLAMABAD, DDTCNews - Pemerintah Pakistan berencana mengadopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat pengawasan pajak.
Otoritas pajak mengusulkan AI untuk mendeteksi data pajak palsu, menutup celah penghindaran pajak, serta memodernisasi administrasi pajak. Dengan teknologi AI, otoritas bisa menerapkan pendekatan yang lebih transparan dan ramah bisnis.
"Pemerintah ingin mengejar reformasi penegakan pajak sambil memastikan pertumbuhan ekonomi dan menghindari hambatan bagi bisnis," kata Menteri Perekonomian Federal Ahad Cheema, dikutip pada Jumat (15/5/2026).
Cheema menilai AI akan menjadi solusi meminimalkan interaksi manusia dalam pelayanan pajak sehingga dapat mencegah korupsi. Meski demikian, rencana pengadopsian AI dalam pengawasan pajak tersebut masih perlu dimatangkan oleh otoritas pajak.
Penerapan sistem pemantauan digital dan reformasi penegakan hukum pajak berbasis AI direncanakan masuk dalam RUU Keuangan Negara. Pengaturan soal pengawasan pajak berbasis AI masuk dalam RUU Keuangan Negara untuk menekan penghindaran pajak, memperluas basis pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak.
Cheema telah mengumpulkan sejumlah pejabat untuk meninjau materi dalam UU Keuangan Negara. Pada kesempatan tersebut, perwakilan otoritas pajak Pakistan mempresentasikan usulan penggunaan AI untuk mendeteksi kecurangan seperti pelaporan penghasilan yang tidak benar, pembuatan faktur palsu, serta penggelapan pajak.
"Modernisasi sistem administrasi pajak akan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas fiskal," ujar Cheema dilansir brecorder.com.
Tak cuma soal AI untuk pengawasan pajak, ada pula usul penerapan sistem lelang elektronik atas barang sitaan oleh otoritas bea cukai guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Para pejabat pun sepakat solusi berbasis teknologi dan otomatisasi digital dapat membantu meningkatkan transparansi, dokumentasi, dan penegakan hukum sambil tetap menjaga lingkungan yang ramah bisnis. (dik)
