BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MUKOMUKO, DDTCNews - Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Mukomuko melakukan kunjungan ke tempat usaha wajib pajak di Kecamatan Kota Mukomuko pada 18 Maret 2024 dalam rangka melaksanakan verifikasi lapangan.
Petugas dari KP2KP Mukomuko Dheanggi Sulistiyo Putri menyebut verifikasi lapangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan aktivasi akun PKP oleh wajib pajak atas nama Ulfa Alvareza.
“Sebagai tindak lanjut dari permintaan aktivasi PKP, kami ingin memastikan data yang disampaikan wajib pajak sesuai dengan data yang disampaikan saat mengajukan permohonan,” katanya dikutip dari situs web DJP, Jumat (26/4/2024).
Selain itu, petugas pajak juga memberikan edukasi terkait dengan hak dan kewajiban bagi wajib pajak setelah nanti dikukuhkan sebagai PKP. Apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, PKP dapat dikenai sanksi administrasi.
“Salah satu kewajiban yang sering dilupakan PKP adalah kewajiban melaporkan SPT Masa PPN pada akhir bulan berikutnya dengan kemungkinan sanksi denda sebesar Rp500.000 jika wajib pajak telat atau tidak melakukan pelaporan PPN,” ujar Anggi.
Anggi menjelaskan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
Sementara itu, Ulfa berkomitmen untuk belajar lebih lanjut terkait dengan kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya. Dia juga akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
Menutup pertemuan, wajib pajak menandatangani beberapa dokumen yang dipersyaratkan untuk dikukuhkan sebagai PKP sekaligus melakukan foto bersama sebagai tanda bahwa verifikasi lapangan telah dilakukan dan tempat kedudukan wajib pajak sudah sesuai. (rig)
