PEMILU 2024

Begini Target dan Strategi Anies Turunkan Rasio Utang Pemerintah

Dian Kurniati | Rabu, 08 November 2023 | 12:30 WIB
Begini Target dan Strategi Anies Turunkan Rasio Utang Pemerintah

Bakal calon presiden Anies Baswedan (tengah) melambaikan tangan kepada warga saat kunjungan di Pondok Pesantren Al Falak, Pagentongan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/10/2023). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden Anies Baswedan menjelaskan strateginya terkait dengan upaya menurunkan rasio utang pemerintah apabila memenangkan pilpres 2024.

Anies mengatakan rasio utang pemerintah perlu dijaga rendah paling tinggi 30% terhadap produk domestik bruto (PDB). Ketimbang menurunkan nominal utang, lanjutnya, penurunan rasio utang akan lebih efektif jika ukuran PDB diperbesar.

"Caranya PDB-nya digedein. Kalau PDB-nya digedein, otomatisnya persentasenya akan turun, tetapi not the nominal itself," katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11/2023).

Baca Juga:
Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Anies menuturkan pemerintah memerlukan pembiayaan utang untuk mendukung berbagai program yang menyejahterakan rakyat. Namun demikian, rasio utang perlu dijaga rendah untuk memastikan kesinambungan fiskal.

Pada akhir September 2023, rasio utang pemerintah mencapai Rp7.891,61 triliun atau setara dengan 37,95% PDB. Menurutnya, rasio utang pemerintah tersebut dapat terus ditekan hingga menjadi 30% apabila ukuran PDB tumbuh lebih cepat.

Ketika ukuran PDB Indonesia besar, ia memandang rasio utang pemerintah akan dapat terjaga rendah meski secara nominal mengalami peningkatan.

Baca Juga:
Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

"Soal ruang fiskal kita terbatas, sedangkan kita tidak ingin nambah utang. Kami melihat problemnya bukan pada nominalnya, tetapi pada persentasenya," ujarnya.

Ketentuan mengenai batasan rasio utang pemerintah selama ini telah diatur dalam UU 1/2003 tentang Keuangan Negara. Beleid tersebut menyatakan bahwa rasio utang pemerintah maksimal 60% dari PDB. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah