JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan rasio utang pemerintah akan tetap terjaga rendah pada tahun depan.
Sri Mulyani mengatakan rasio utang pemerintah akan dijaga dengan mengelola defisit anggaran secara hati-hati. Menurutnya, Indonesia telah mampu menjaga rasio utang di kisaran 39% pada beberapa tahun terakhir.
"Rasio utang masih di 39,96%, tidak ada perubahan dalam 3 tahun terakhir, dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya," katanya, dikutip pada Selasa (19/8/2025).
Pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026 menyatakan senantiasa mengelola utang secara prudent, terukur, dan terarah, dengan tetap menjaga risiko pada tingkat yang terkendali. Melalui penegakan disiplin fiskal, rasio utang tetap terjaga meskipun Indonesia menghadapi guncangan seperti saat pandemi Covid-19.
Sepanjang 2021 hingga semester I/2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, berada pada kisaran 39%. Pada 2021, rasio utang memang sempat mencapai 40,7% sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Rasio utang ini kemudian turun di bawah 40% pada tahun berikutnya, serta terjaga di kisaran 39% hingga 2024.
Pada nota keuangan juga memuat perbandingan rasio utang Indonesia dengan negara-negara tetangga. Rasio utang pemerintah Indonesia tercatat hanya sedikit lebih tinggi dari Vietnam yang berada di level 32,9%.
Adapun untuk negara-negara tetangga lainnya, kebanyakan berada di atas 60%. Misal Malaysia memiliki rasio utang 70,4%, Filipina 60,7%, dan Thailand 63,7%.
"Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus menegakkan disiplin fiskal sebagaimana diamanatkan dalam UU Keuangan Negara, yang menetapkan batas maksimal rasio utang sebesar 60% terhadap PDB," tulis pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026.
Pemerintah mendesain RAPBN 2026 dengan defisit senilai Rp638,8 triliun atau 2,48% dari PDB. Adapun pembiayaan utang pada tahun depan direncanakan senilai Rp781,9 triliun. (dik)