Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Begini Strategi Pemerintah Kumpulkan PNBP Tahun Depan

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Strategi Pemerintah Kumpulkan PNBP Tahun Depan

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun depan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas layanan.

“Kualitas layanan yang baik itu misalnya dilihat dari aspek kecepatan, layanan berbasis teknologi informasi, dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, Kamis (25/6/2020).

Untuk itu, ia berharap pelayanan terus ditingkatkan, terutama terhadap enam kementerian dan lembaga yang berkontribusi besar terhadap setoran PNBP selama ini. Menurutnya, keenam kementerian dan lembaga tersebut menjadi andalan PNBP pada tahun depan.

Baca Juga: Lawan Penipuan Pajak PPN, Uni Eropa Ajak China Bikin Kesepakatan

Enam kementerian dan lembaga itu antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Perhubungan; Polri; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk Kemenkominfo, Febrio berharap ekstensifikasi penagihan secara periodik dan optimalisasi aplikasi online bisa diaplikasikan. Menurutnya, infrastruktur digital perlu didorong seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat.

Momentum ini juga dirasa tepat dengan kondisi saat ini. Pasalnya, produktivitas kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi informasi masih lebih baik ketimbang yang konvensional di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Cegah Resesi, Airlangga: Belanja Pemerintah Perlu Rp800 T Tiap Kuartal

Febrio menambahkan Presiden bahkan memberi arahan khusus agar teknologi informasi juga menyasar penunjang pelayanan publik. Misal, puskesmas di kecamatan yang didukung teknologi atau ketersediaan internet untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar.

Ketersediaan teknologi informasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan pengumpulan PNBP dari kementerian lainnya. Misal, Kemenhub untuk e-sertifikat registrasi uji tipe atau Polri untuk membangun sistem BPKP online.

Pada Kemenkumham, kebutuhan menerbitkan e-paspor juga semakin banyak seiring dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Sementara itu, Kementerian ATR membutuhkan peningkatan layanan berbasis digital.

Baca Juga: Wah, Setoran Pajak Pupuk Indonesia ke Negara Tembus Rp7,2 Triliun

Selain itu, lanjut Febrio, pemerintah juga meminta penerimaan dari pengelolaan aset barang milik negara (BMN) dapat menjadi sumber PNBP yang berkelanjutan bagi penerimaan negara di masa datang.

Dalam pengelolaan BMN tersebut, Febrio menyebut tetap mengutamakan perbaikan tata kelola dan perluas akses rakyat. Bahkan dalam beberapa hal, bisa diberikan relaksasi dengan tarif sewa dibuat 0%.

"Penting juga ada peningkatan sinergitas penagihan secara intensif," ujarnya.

Baca Juga: Dukung Dunia Usaha, Tarif PPN dan Withholding Tax Dipangkas

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan PNBP SDA 2021 sebesar Rp80,7 triliun atau naik 2,1% dari target tahun ini. Sementara itu, target PNBP non-SDA 2021 sebesar Rp208 triliun atau turun 3,3% dari target tahun ini. (rig)

Topik : penerimaan negara bukan pajak, pnbp, badan kebijakan fiskal bkf, apbn 2021, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:06 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 03 Agustus 2020 | 14:34 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020