Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Begini Skema Burden Sharing Pemerintah dan Bank Indonesia

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Skema Burden Sharing Pemerintah dan Bank Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjalan memasuki ruangan untuk mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Rapat itu membahas surat menteri keuangan terkait perkembangan skema burden sharing pembiayaan pemulihan ekonomi nasional. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
 

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati skema pembagian beban atau burden sharing dalam memenuhi pembiayaan program penyelamatan ekonomi nasional (PEN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan skema burden sharing diharapkan dapat menjaga kualitas defisit APBN. Selain itu, implementasi burden sharing juga tetap dilakukan dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, suku bunga, dan inflasi tetap terkendali.

"Seluruh burden sharing dilakukan dengan memperhatikan kredibilitas dan integritas fiskal-moneter dan pengelolaan ekonomi keseluruhan," katanya melalui konferensi video, Senin (6/7/2020).

Baca Juga: Siap-Siap! Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang IV Dibuka Besok

Sri Mulyani menambahkan pemerintah dan BI bersepakat membagi beban bunga pembiayaan atas penerbitan surat berharga negara (SB) untuk dampak Covid-19 di antaranya menanggung beban bunga 100% untuk kegiatan publik (public goods).

Kegiatan public goods yang dimaksud antara lain seperti belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp397,56 triliun.

Sementara itu, pembiayaan non-public goods untuk UMKM dan korporasi non-UMKM, akan ditanggung pemerintah melalui penjualan SBN kepada market dan BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar (market rate) dengan BI reverse repo rate dikurangi 1%.

Baca Juga: DJBC Fasilitasi Hibah Impor Alat Kesehatan dari Pemerintah Australia

Sementara, untuk pembiayaan non-public goods lainnya, beban akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah sebesar market rate. Adapun, skema burden sharing ini sudah mendapatkan lampu hijau dari DPR.

Sri Mulyani menjelaskan jenis dan karakteristik SBN yang diterbitkan adalah jangka panjang, tradable dan marketable dengan memperhatikan profil jatuh tempo utang. Pembelian SBN oleh BI juga akan dilakukan secara bertahap.

Dia juga menambahkan penerapan skema burden sharing tidak hanya dilakukan Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh negara-negara lainnya seperti Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand.

Baca Juga: Segera Kirimkan Nomor Rekening! Gaji Tambahan Cair September Ini

“Kami akan melakukannya secara hati-hati karena kami paham situasi yang dilakukan di emerging market berbeda dengan kondisi negara yang sudah sangat maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang,” tuturnya. (rig)

Topik : pandemi covid-19, burden sharing, pembiayaan, bank indonesia, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 06 Agustus 2020 | 10:11 WIB
INPRES 6/2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 06:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:22 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 06:01 WIB
PMK 89/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC