Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bahas RUU KUP dengan DPR, Sri Mulyani Singgung Cukai Plastik

A+
A-
0
A+
A-
0
Bahas RUU KUP dengan DPR, Sri Mulyani Singgung Cukai Plastik

Salah satu materi yang dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI, Senin (28/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung rencana untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru ketika menggelar rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

Sri Mulyani mengatakan cukai plastik bisa diterapkan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Selain itu, lanjutnya, rencana menjadikan plastik sebagai objek cukai juga dikarenakan objek cukai di Indonesia saat ini terlalu sedikit.

"Plastik yang merupakan salah satu barang yang telah menciptakan eksternalitas negatif, yaitu polusi sehingga perlu dilakukan pengenaan [cukai]," katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI, Senin (28/6/2021).

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah perlu memperluas objek cukai untuk mengoptimalkan instrumen fiskal sekaligus mengendalikan konsumsi. Menurutnya, pengenaan cukai akan membuat harga plastik lebih mahal sehingga mendorong masyarakat mengurangi konsumsinya.

Pemerintah sebenarnya sudah berencana mengenakan cukai terhadap kantong plastik sejak 2016 dan sempat masuk dalam target penerimaan APBN 2017. Tahun ini, pemerintah dan DPR juga sepakat memasukkan target penerimaan cukai kantong plastik senilai Rp500 miliar.

Meski begitu, pengenaan cukai kantong plastik tak kunjung diberlakukan. Hal ini dikarenakan belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR mengenai spesifikasi jenis plastik yang akan dikenakan cukai.

Baca Juga: Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rencananya, pemerintah akan mengenakan tarif Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar. Jika kebijakan tersebut terlaksana, objek cukai di Indonesia akan bertambah dari sebelumnya hanya tiga BKC yaitu hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol.

Menurut menkeu, jumlah objek cukai di Indonesia masih lebih sedikit ketimbang negara tetangga seperti Thailand dan Kamboja yang mencapai 11 jenis, termasuk mengenakan cukai atas bensin, sepeda motor, klub malam, dan perjudian.

"Setiap negara memiliki kecenderungan menggunakan cukai dalam rangka untuk mengurangkan eksternalitas atau juga sebagai sumber penerimaan," ujar Sri Mulyani. (rig)

Baca Juga: Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Topik : menkeu sri mulyani, ruu kup, DPR, reformasi pajak, cukai plastik, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 09:00 WIB
PAKISTAN

Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax