Fokus
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Aturan Turunan Terbit, Pajak Layanan Digital Mulai Berlaku Tahun Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Aturan Turunan Terbit, Pajak Layanan Digital Mulai Berlaku Tahun Ini

Ilustrasi. (DDTCNews)

ROMA, DDTCNews – Otoritas pajak Italia akhirnya menerbitkan aturan turunan yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaan pungutan pajak layanan digital atau digital services tax (DST) pada tahun ini.

Beleid terkait dengan tata cara pungutan DST dirilis pada 16 Desember 2020. Regulasi ini memerinci subjek dan objek dari aksi unilateral pajak digital Italia.

"Draf keputusan memberikan definisi DST, memerinci cakupan pajak dan layanan digital apa saja yang dikecualikan," tulis keterangan resmi otoritas pajak dikutip Senin (4/1/2021).

Baca Juga: FACTI Panel Usulkan Pemberlakuan Tarif Pajak Korporasi Minimum

Aturan turunan tersebut juga mengatur pelaksanaan administrasi bagi entitas bisnis yang terkena pungutan pajak digital antara lain metode menghitung beban pajak digital, mekanisme pembayaran, dan tenggat waktu pelaporan.

Pemerintah juga telah telah membuka ruang bagi pelaku usaha yang terdampak kebijakan ini untuk melakukan konsultasi sampai dengan 31 Desember 2020. Fokus utama konsultasi berhubungan dengan dua kewajiban utama entitas bisnis yang terkena pungutan DST.

Pertama, wajib pajak wajib menyampaikan deklarasi khusus terkait kegiatan usaha yang terkena pungutan DST berupa pendapatan usaha secara global dan dari pasar domestik. Kedua, pembayaran pajak digital paling dilakukan pada 16 Februari pada tahun kalender berikutnya.

Baca Juga: Bebas Pajak, Impor Vaksin Covid-19 Harus Lewat Jalur Khusus

Seperti negara Eropa lainnya, skema pajak digital Italia menetapkan tarif sebesar 3% bagi perusahaan multinasional yang beroperasi secara daring.

Pemerintah menetapkan entitas bisnis yang terkena pajak digital dengan ambang batas penghasilan global lebih dari €750 juta per tahun dan membukukan pendapatan dari pasar domestik Italia lebih dari €5,5 juta per tahun atau setara Rp93,4 miliar.

"DST 3% berlaku untuk bisnis yang menawarkan iklan online, menyediakan jasa platform sebagai perantara bisnis dan aktivitas bisnis menggunakan data pengguna," sebut otoritas.

Baca Juga: Masuk Daftar Negara Suaka Pajak, Pemerintah Janji Lakukan Reformasi

Seperti dilansir Tax Notes International, pajak digital Italia sudah mendapatkan dukungan politik berupa persetujuan parlemen pada Desember 2018. Namun, pajak baru tersebut urung berlaku pada 2019 karena peraturan pelaksanaannya belum terbit.

Regulasi turunan dari pajak layanan digital baru terwujud pada paket anggaran 2020 setelah Senat pada 16 Desember 2019 memberikan lampu hijau. Pemerintah meyakini aksi unilateral pajak digital sejalan dengan upaya OECD untuk mencapai konsensus pajak ekonomi digital pada 2021. (rig)

Baca Juga: Pengusaha Properti Minta Insentif Bea Meterai Diperpanjang
Topik : italia, pajak digital, peraturan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:00 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 19 Februari 2021 | 14:00 WIB
VIETNAM
Jum'at, 19 Februari 2021 | 11:45 WIB
SELANDIA BARU
Jum'at, 19 Februari 2021 | 10:36 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 26 Februari 2021 | 13:31 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 13:30 WIB
KABUPATEN BOGOR
Jum'at, 26 Februari 2021 | 13:09 WIB
KEUANGAN NEGARA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:31 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:10 WIB
PEMBIAYAAN APBN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:49 WIB
PENDIDIKAN PROFESI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:17 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH