Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

APIP Diminta Dukung Perbaikan Keuangan Negara

0
0

Foto bersama para panelis diskusi Rakornas APIP di Aula Gandhi Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), Jakarta, Selasa (23/8). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Saat ini, pemerintah tengah fokus pada tiga langkah terobosan untuk mengentaskan masalah kemiskinan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menilai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu dilibatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

"Ada tiga langkah yang harus kita masukkan di dalam kegiatan para APIP," ungkapnya di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) APIP di Aula Gandhi Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), Jakarta, Selasa (23/08).

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

Ketiga langkah tersebut adalah bagaimana melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas SDM (sumber daya manusia) yang produktif, serta deregulasi dan debirokratisasi.

Selain itu, ia juga berharap sinergi pengawasan APIP dapat memberikan rekomendasi solutif bagi perbaikan ekosistem pengelolaan keuangan negara, rekomendasi yang integratif dan saling terhubung dari hulu sampai hilir.

"APIP ke depan seharusnya dapat mengambil peran lebih strategis, untuk memberikan solusi rekomendasi, bagi pembangunan yang lebih baik, sebagai pengawal pembangunan," tambahnya.

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

Sebelumnya, seperti dikutip laman resmi Kemenkeu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap, kinerja baik para APIP dapat terlihat dari beberapa indikator keberhasilan pengawasan.

Indikator-indikator tersebut yaitu baiknya sistem pengawasan, berkurangnya temuan dan berkurangnya oknum-oknum yang terjerat kasus. (Amu)

Baca Juga: Peringati Hari Anti Korupsi, Ini Pesan Wamenkeu untuk Pegawai DJP

"Ada tiga langkah yang harus kita masukkan di dalam kegiatan para APIP," ungkapnya di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) APIP di Aula Gandhi Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), Jakarta, Selasa (23/08).

Baca Juga: Wamenkeu: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Efektif dan Efisien

Ketiga langkah tersebut adalah bagaimana melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas SDM (sumber daya manusia) yang produktif, serta deregulasi dan debirokratisasi.

Selain itu, ia juga berharap sinergi pengawasan APIP dapat memberikan rekomendasi solutif bagi perbaikan ekosistem pengelolaan keuangan negara, rekomendasi yang integratif dan saling terhubung dari hulu sampai hilir.

"APIP ke depan seharusnya dapat mengambil peran lebih strategis, untuk memberikan solusi rekomendasi, bagi pembangunan yang lebih baik, sebagai pengawal pembangunan," tambahnya.

Baca Juga: Wamenkeu: Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Mutlak Dilakukan

Sebelumnya, seperti dikutip laman resmi Kemenkeu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap, kinerja baik para APIP dapat terlihat dari beberapa indikator keberhasilan pengawasan.

Indikator-indikator tersebut yaitu baiknya sistem pengawasan, berkurangnya temuan dan berkurangnya oknum-oknum yang terjerat kasus. (Amu)

Baca Juga: Peringati Hari Anti Korupsi, Ini Pesan Wamenkeu untuk Pegawai DJP
Topik : apip, keuangan negara, wamenkeu
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI