RAKORNAS APIP

APIP Diminta Dukung Perbaikan Keuangan Negara

Awwaliatul Mukarromah | Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
APIP Diminta Dukung Perbaikan Keuangan Negara

Foto bersama para panelis diskusi Rakornas APIP di Aula Gandhi Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), Jakarta, Selasa (23/8). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Saat ini, pemerintah tengah fokus pada tiga langkah terobosan untuk mengentaskan masalah kemiskinan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menilai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu dilibatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

"Ada tiga langkah yang harus kita masukkan di dalam kegiatan para APIP," ungkapnya di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) APIP di Aula Gandhi Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), Jakarta, Selasa (23/08).

Baca Juga:
Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 Triliun, Rasionya Jadi 38,75 Persen

Ketiga langkah tersebut adalah bagaimana melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas SDM (sumber daya manusia) yang produktif, serta deregulasi dan debirokratisasi.

Selain itu, ia juga berharap sinergi pengawasan APIP dapat memberikan rekomendasi solutif bagi perbaikan ekosistem pengelolaan keuangan negara, rekomendasi yang integratif dan saling terhubung dari hulu sampai hilir.

"APIP ke depan seharusnya dapat mengambil peran lebih strategis, untuk memberikan solusi rekomendasi, bagi pembangunan yang lebih baik, sebagai pengawal pembangunan," tambahnya.

Baca Juga:
Setoran Bea dan Cukai Januari 2024 Turun 5 Persen, Ini Kata Wamenkeu

Sebelumnya, seperti dikutip laman resmi Kemenkeu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap, kinerja baik para APIP dapat terlihat dari beberapa indikator keberhasilan pengawasan.

Indikator-indikator tersebut yaitu baiknya sistem pengawasan, berkurangnya temuan dan berkurangnya oknum-oknum yang terjerat kasus. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 04 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Laos Sebagai Keketuaan Asean, RI Salurkan Hibah Rp 6,5 Miliar

Selasa, 27 Februari 2024 | 13:30 WIB UTANG PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 Triliun, Rasionya Jadi 38,75 Persen

Jumat, 23 Februari 2024 | 10:30 WIB PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

Setoran Bea dan Cukai Januari 2024 Turun 5 Persen, Ini Kata Wamenkeu

Senin, 05 Februari 2024 | 11:36 WIB KEUANGAN NEGARA

Soal Aset Negara, Sri Mulyani Singgung Ujian Peradaban Bangsa

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak