APBD 2026

Pacu Ekonomi, Kemenkeu Minta Pemda Percepat Belanja Daerah Awal 2026

Aurora K. M. Simanjuntak
Minggu, 11 Januari 2026 | 10.00 WIB
Pacu Ekonomi, Kemenkeu Minta Pemda Percepat Belanja Daerah Awal 2026
<p>Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta pemda untuk tidak menyimpan dana terus-terusan, tetapi segera membelanjakan uang tersebut guna menggerakkan perekonomian daerah, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan daerah yang memiliki dana lebih sebaiknya mempercepat penggunaan anggaran lebih awal. Menurutnya, dana itu dapat dipakai untuk program-program yang membantu masyarakat secara langsung.

"Kami harapkan nanti bisa segera dibelanjakan oleh daerah di awal tahun 2026 supaya bisa memberikan stimulus kepada perekonomian daerah," ujarnya, dikutip pada Minggu (11/1/2026).

Sepanjang 2025, Suahasil mencatat total belanja daerah melalui APBD mencapai Rp1.246,6 triliun atau turun 8,6%. Sementara itu, total pendapatan daerah mencapai Rp1.288,3 triliun atau turun 5,7%.

Dia menerangkan pendapatan daerah bersumber dari transfer ke daerah (TKD) senilai Rp849 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp375,5 triliun, transfer antar daerah Rp50,3 triliun dan lain-lain pendapatan senilai Rp13,5 triliun.

Sementara itu, belanja daerah digelontorkan untuk belanja pegawai senilai Rp455,8 triliun, belanja barang dan jasa Rp369,9 triliun, belanja modal senilai Rp179,3 triliun, dan belanja lainnya senilai Rp241,7 triliun.

"Selama tahun 2025 belanja daerah adalah Rp1.246 triliun. Jadi, pendapatan daerah Rp1.288 triliun enggak habis [dibelanjakan]. Penerimaannya itu masih tersisa kira-kira Rp41,7 triliun," tuturnya.

Tidak hanya surplus, APDB 2025 juga didukung oleh pembiayaan daerah senilai Rp67,1 triliun. Alhasil, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di daerah nilainya mencapai Rp108,7 triliun atau meningkat 30,2% ketimbang SiLPA 2024 yang hanya senilai Rp83,5 triliun.

Berkaca pada dana lebih milik pemda tersebut, Suahasil pun mendorong agar tiap-tiap pemda membelanjakan dana tersebut untuk menggerakkan roda perekonomian regional. Dia mencermati setiap daerah memiliki nominal SiLPA yang berbeda.

Menurutnya, pemda dengan sisa anggaran paling jumbo berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk itu, dia meminta pemda di 2 wilayah itu untuk mengakselerasi belanja sejak awal tahun sehingga dana tidak mengendap.

"Tentu SiLPA di tiap daerah berbeda-beda. Namun kita ingin mengimbau ke seluruh pemerintah daerah agar kalau ada excess cash, maka dibelanjakan secepat mungkin untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat," tegas Suahasil. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.