Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Apa Itu Surat Uraian Banding?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Surat Uraian Banding?

SENGKETA pajak merupakan hal yang tidak terhindarkan dari suatu sistem perpajakan. Sengketa pajak umumnya dapat terjadi karena peraturan yang multitafsir sehingga menyebabkan perbedaan interpretasi peraturan antara wajib pajak dan otoritas pajak (Butani, 2016).

Umumnya, penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan melalui pengadilan dengan mengikuti proses banding. Pada tahapan awal proses banding, pemohon banding dapat mengajukan surat banding ke pengadilan pajak.

Setelahnya, terbanding diwajibkan untuk membuat surat uraian banding ke pengadilan pajak. Lantas, apa itu surat uraian banding?

Baca Juga: Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Definisi
MERUJUK pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, (UU 14/2002), surat uraian banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.

Setelah pemohon banding mengirimkan surat banding kepada pengadilan pajak, pengadilan pajak akan meminta surat uraian banding kepada terbanding. Permintaan dibuat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat banding.

Kemudian, terbanding harus menyerahkan surat uraian banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding. Salinan surat uraian banding dikirim kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima oleh pengadilan pajak.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Terdapat lima hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat uraian banding berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-65/PJ/2012. Pertama, Pasal 27, Pasal 32 UU KUP dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU 14/2002.

Kedua, keputusan/objek yang disengketakan merupakan keputusan/objek yang bisa diajukan banding berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU KUP dan pasal 31 ayat (2) UU No. 14/2002.

Ketiga, materi yang diajukan banding adalah materi yang diajukan keberatan. Keempat, tanggapan terbanding harus relevan dengan alasan yang diajukan oleh wajib pajak dalam surat banding.

Baca Juga: Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Kelima, dalam hal terdapat sebagian nilai koreksi pemeriksa dibatalkan pada proses keberatan dan sebagian nilai koreksi yang dipertahankan diajukan banding, perhitungan nilai koreksi yang dibatalkan dan dipertahankan diberikan penjelasan secara rinci untuk dapat memberikan informasi yang jelas pada saat sidang banding di pengadilan pajak.

Setelah surat uraian banding diterima, pemohon banding dapat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak. Surat bantahan harus diserahkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat uraian banding.

Sebagai informasi, untuk pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak dilakukan tanpa surat uraian banding. (rig)

Baca Juga: Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, banding, surat uraian banding, pengadilan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 16:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beri Kemudahan, Ini Ketentuan Pemindahbukuan Pakai e-Pbk DJP Online

Jum'at, 25 November 2022 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Realisasi Sudah Sentuh 98,9%, Menkeu: Kinerja PNBP akan Lampaui Target

Jum'at, 25 November 2022 | 16:15 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Artikel Panduan Pajak Berbahasa Inggris? Akses Perpajakan ID

Jum'at, 25 November 2022 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Refund Kuota Meterai Elektronik

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP