Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Surat Uraian Banding?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Surat Uraian Banding?

SENGKETA pajak merupakan hal yang tidak terhindarkan dari suatu sistem perpajakan. Sengketa pajak umumnya dapat terjadi karena peraturan yang multitafsir sehingga menyebabkan perbedaan interpretasi peraturan antara wajib pajak dan otoritas pajak (Butani, 2016).

Umumnya, penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan melalui pengadilan dengan mengikuti proses banding. Pada tahapan awal proses banding, pemohon banding dapat mengajukan surat banding ke pengadilan pajak.

Setelahnya, terbanding diwajibkan untuk membuat surat uraian banding ke pengadilan pajak. Lantas, apa itu surat uraian banding?

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Definisi
MERUJUK pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, (UU 14/2002), surat uraian banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.

Setelah pemohon banding mengirimkan surat banding kepada pengadilan pajak, pengadilan pajak akan meminta surat uraian banding kepada terbanding. Permintaan dibuat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat banding.

Kemudian, terbanding harus menyerahkan surat uraian banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding. Salinan surat uraian banding dikirim kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima oleh pengadilan pajak.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Terdapat lima hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat uraian banding berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-65/PJ/2012. Pertama, Pasal 27, Pasal 32 UU KUP dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU 14/2002.

Kedua, keputusan/objek yang disengketakan merupakan keputusan/objek yang bisa diajukan banding berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU KUP dan pasal 31 ayat (2) UU No. 14/2002.

Ketiga, materi yang diajukan banding adalah materi yang diajukan keberatan. Keempat, tanggapan terbanding harus relevan dengan alasan yang diajukan oleh wajib pajak dalam surat banding.

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Kelima, dalam hal terdapat sebagian nilai koreksi pemeriksa dibatalkan pada proses keberatan dan sebagian nilai koreksi yang dipertahankan diajukan banding, perhitungan nilai koreksi yang dibatalkan dan dipertahankan diberikan penjelasan secara rinci untuk dapat memberikan informasi yang jelas pada saat sidang banding di pengadilan pajak.

Setelah surat uraian banding diterima, pemohon banding dapat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak. Surat bantahan harus diserahkan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan surat uraian banding.

Sebagai informasi, untuk pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak dilakukan tanpa surat uraian banding. (rig)

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, banding, surat uraian banding, pengadilan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD