KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 15 Desember 2023 | 18:00 WIB
Apa Itu Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)?

PENGAJUAN dokumen pemberitahuan pabean bersifat self assessment. Penerapan sistem self assessment tersebut memberikan kepercayaan kepada importir untuk memberitahukan sendiri tarif dan nilai pabeannya.

Namun, pejabat bea dan cukai berwenang untuk melakukan penelitian serta menetapkan tarif dan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk. Penetapan tarif dan nilai pabean dituangkan dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

Selain itu, dirjen bea cukai juga dapat melakukan penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. Penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean ini dapat mengakibatkan terbitnya SPKTNP. Lantas, apa itu SPTNP?

Baca Juga:
Apa Itu PBJT atas Tenaga Listrik?

SPKTNP merupakan singkatan dari Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean. Merujuk PMK 51/2008 s.t.d.d PMK 122/2011, SPKTNP adalah surat penetapan yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai mengenai penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean barang impor.

Pejabat bea dan cukai dapat menerbitkan SPKTNP dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor. SPKTNP ini terbit berdasarkan hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan.

Penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean dilakukan jika hasil penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeanan menemukan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) akibat kesalahan tarif dan/atau nilai pabean.

Baca Juga:
Pemprov Jatim Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Begini Perinciannya

Hal ini berarti SPKTNP terbit karena adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau PDRI akibat ada kesalahan dalam penetapan tarif dan/atau nilai pabean. Selain sebagai penetapan, SPKTNP juga berfungsi sebagai pemberitahuan dan penagihan kepada importir.

Apabila penetapan kembali mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau PDRI akibat dari kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan maka berlaku 2 ketentuan. Pertama, importir wajib membayar kekurangan bea masuk dan/atau PDRI.

Kedua, importir dikenai sanksi denda paling sedikit 100% dan paling banyak 1000% dari bea masuk yang kurang dibayar. Ketentuan lebih lanjut mengenai SPKTNP dapat disimak dalam PMK 51/2008 s.t.d.d PMK 122/2011 dan Perdirjen Bea dan Cukai No. PER-45/BC/2011. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Tenaga Listrik?

Senin, 22 April 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Jatim Atur Ulang Tarif Pajak Daerah, Begini Perinciannya

Sabtu, 20 April 2024 | 17:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Daftar IMEI di Bandara Bisa 24 Jam? Begini Kata Bea Cukai

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak