Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Apa Itu PPh Pasal 24?

A+
A-
10
A+
A-
10
Apa Itu PPh Pasal 24?

UU Pajak Penghasilan tidak hanya mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri, tetapi juga yang berasal dari luar negeri. Ketentuan pajak atas penghasilan dari luar negeri, erat kaitannya dengan PPh Pasal 24.

Secara ringkas, PPh Pasal 24 merupakan ketentuan yang mengatur hak wajib pajak dalam negeri (WPDN) untuk mengkreditkan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri terhadap total pajak penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak yang sama.

Pada dasarnya, WPDN terutang pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri.

Baca Juga: 5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri tersebut bisa jadi telah dikenakan pajak di negara yang bersangkutan. Jika demikian maka atas penghasilan yang sama bisa mengalami dua kali pemajakan, yaitu di negara bersangkutan dan di Indonesia.

Untuk itu, PPh Pasal 24 tersebut mengatur tentang perhitungan besaran pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan WPDN.

Besaran pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia ialah senilai pajak penghasilan (PPh) yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi besaran pajak yang dihitung berdasarkan UU PPh.

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Hal ini berarti tidak semua pajak yang dibayar di luar negeri dapat langsung dikreditkan. Cara penghitungan besaran pajak yang dapat dikreditkan tersebut dapat disimak dalam Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan No.107 /PMK.03/2017. Simak 'Contoh Soal Perhitungan PPh Pasal 24'.

Selain itu, dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan ketentuan penentuan sumber penghasilan. PPh Pasal 24 telah mengatur penentuan sumber penghasilan untuk memperhitungkan kredit pajak luar negeri. Simak 'Penentuan Sumber Penghasilan untuk Kredit Pajak Luar Negeri'.

Simpulan
INTINYA, PPh Pasal 24 merupakan ketentuan yang mengatur pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Aturan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan pajak ganda apabila WPDN telah dikenai PPh luar negeri.

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

PPh luar negeri yang dimaksud ialah pajak penghasilan yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPh Pasal 24 dapat disimak dalam UU PPh, PMK No.192/PMK.03/2018 dan PMK No.107 /PMK.03/2017 s.t.d.d PMK No. 93/PMK.03/2019. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, pph pasal 24, uu pajak penghasilan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Dekstop

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:55 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Umumkan 12 Nama CHA yang Lolos Seleksi Kesehatan, 2 Khusus Pajak

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Unggah Faktur Pajak Tapi Alamat Keliru, DJP: Cukup Buat Penggantinya

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline