Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Dana Alokasi Umum?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Dana Alokasi Umum?

PENERAPAN otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Pelimpahan wewenang tersebut menuntut daerah untuk mampu membiayai pengeluarannya sendiri.

Namun, kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah ( (PAD) sangat bervariasi karena tergantung kondisi masing-masing daerah. Misalnya, ada daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah dan intensitas kegiatan ekonomi tinggi, tetapi ada pula yang rendah.

Guna mengatasi persoalan itu, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan/transfer kepada pemerintah daerah. Terdapat beberapa jenis dana perimbangan, salah satunya dana alokasi umum. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU)?

Baca Juga: Apa Itu Polluter Pays Principle?

Definisi
DANA Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 33 Tahun 2004).

Sebagai salah satu jenis dana perimbangan, DAU dimaksudkan membantu daerah dalam mendanai kewenangannya. Selain itu, DAU juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta antar-pemerintah daerah (Penjelasan UU 33/2004).

Selaras dengan itu, Prawoto (2015) menyatakan DAU merupakan dana perimbangan yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah. Selain itu, DAU juga merupakan contoh tepat dari transfer pusat ke daerah untuk pemerataan horisontal (horizontal equalization).

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

Pasalnya, secara faktual DAU dapat menjadi cara untuk mengatasi ketimpangan pendapatan karena dana bagi hasil (DBH) yang ditransfer berdasarkan prinsip by origin. Prinsip by origin berarti daerah penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain dalam provinsi tersebut.

Prinsip itu cenderung menimbulkan ketimpangan karena ada daerah yang mempunyai potensi pajak dan SDA terbatas. Padahal, bisa saja daerah tersebut memiliki kebutuhan belanja tinggi. Untuk itu, DAU sebagai horizontal equalization transfer diharapkan menutup kesenjangan antardaerah.

Sebagai horizontal equalization, DAU juga dirancang dengan formula yang dapat menghitung potensi penerimaan daerah atau kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal daerah. Melalui formula tersebut dapat dihitung celah fiskal (fiscal gap) yang akan ditutup dengan transfer DAU dari pusat.

Baca Juga: Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?

Berdasarkan UU 33/2004, formula alokasi DAU untuk suatu daerah berdasarkan alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar dihitung berdasarkan data jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sementara itu, celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan itu diukur dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan DBH. Hal ini berarti kapasitas fiskal dicerminkan dari penjumlahan PAD dengan DBH pajak dan SDA.

Baca Juga: Apa Itu Barang Diangkut Terus dan Diangkut Lanjut?

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. PDN Neto adalah pendapatan dalam negeri dikurangi dengan DBH yang diberikan pusat pada daerah.

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan. Namun, apabila proporsi tersebut belum dapat dihitung, maka proporsi DAU provinsi ditetapkan 10% dan kabupaten/kota 90% dari besaran DAU secara nasional.

Jumlah keseluruhan DAU tersebut harus ditetapkan dalam APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai DAU dapat disimak dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan Pemerintahan Daerah dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Air Tanah?

Simpulan
INTINYA DAU adalah salah satu jenis dana transfer dari pusat ke daerah. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah.

Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sementara itu, kapasitas fiskal dicerminkan dari PAD dan DBH. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Asas Ultimum Remedium?
Topik : dana alokasi umum, definisi, kamus pajak, kamus pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 19 Mei 2021 | 21:43 WIB
penjelasanya terkait Dana Alokasi Umum, sangat komperhensif dan mudah dipahami. keren.
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 07 Juni 2021 | 18:56 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pengecualian PPN dan Fasilitas PPN?

Jum'at, 04 Juni 2021 | 18:15 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN

Apa Itu Supertax Deduction?

Rabu, 02 Juni 2021 | 18:28 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Dana Perimbangan?

Senin, 31 Mei 2021 | 18:44 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN

Apa Itu Ability to Pay?

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah