Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Daftar Prioritas Tindakan dan Pencairan?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Daftar Prioritas Tindakan dan Pencairan?

MELALUI Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ/2021, Ditjen Pajak (DJP) menyempurnakan penerapan compliance risk management (CRM) pada berbagai proses bisnis DJP. Penyempurnaan implementasi CRM itu juga dilakukan untuk mendukung kegiatan penagihan.

Berdasarkan surat edaran tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib untuk menetapkan prioritas penagihan dengan mengacu pada prognosis pencairan piutang pajak dan rencana kegiatan penagihan. Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pencairan piutang pajak.

Prognosis pencairan piutang pajak dan rencana kegiatan penagihan disusun memakai CRM fungsi penagihan. CRM tersebut pada akhirnya menghasilkan daftar prioritas tindakan dan daftar prioritas pencairan. Lantas, apa yang dimaksud dengan daftar prioritas tersebut?

Baca Juga: Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Definisi
MENGACU pada SE-39/PJ/2021, daftar prioritas tindakan adalah daftar yang memuat prioritas penagihan kepada wajib pajak yang memiliki satu atau lebih ketetapan yang diperkirakan daluwarsa dalam jangka waktu 12 bulan.

Sementara itu, daftar prioritas pencairan adalah daftar yang memuat prioritas penagihan kepada wajib pajak yang diperkirakan memiliki kemampuan untuk membayar dan/atau melunasi ketetapan.

Wajib pajak dalam daftar prioritas tindakan dan daftar prioritas pencairan ini dipetakan sesuai tingkat risikonya ke dalam posisi risiko yang nantinya ditampilkan pada Peta Risiko Kepatuhan CRM Fungsi Penagihan.

Baca Juga: Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Peta Risiko Kepatuhan CRM Fungsi Penagihan adalah peta yang menggambarkan risiko kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran piutang pajak.

Peta risiko tersebut disusun berdasarkan tingkat ketertagihan piutang pajak, keberadaan wajib pajak dan/atau penanggung pajak, serta kemampuan membayar wajib pajak dan/atau penanggung pajak.

Kedua daftar tersebut selanjutnya akan menjadi dasar untuk menyusun prioritas penagihan. Wajib pajak yang masuk daftar ini akan ditindaklanjuti sesuai urutan risiko masing-masing atau sesuai dengan kebijakan lain berdasarkan pertimbangan kepala KPP.

Baca Juga: DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Pelaksanaan tindak lanjut atas wajib pajak dalam daftar prioritas tindakan dan daftar prioritas pencairan ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (rig)

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, CRM, penagihan pajak, pemeriksaan pajak, piutang pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak