Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Pemberian Insentif Pajak Sebelum Masa Seharusnya, Ini Temuan BPK

A+
A-
4
A+
A-
4
Ada Pemberian Insentif Pajak Sebelum Masa Seharusnya, Ini Temuan BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya pemberian insentif dan fasilitas perpajakan kepada wajib pajak yang tidak berhak atau untuk masa pajak yang tidak seharusnya diberikan pada tahun lalu.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 disebutkan insentif perpajakan senilai Rp242,41 miliar diberikan untuk masa pajak sebelum wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan.

Sesuai dengan PMK 86/2020 s.t.d.d. PMK 110/2020, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak masa pajak surat pemberitahuan disampaikan wajib pajak. BPK mendapat temuan setelah melakukan perbandingan masa pajak yang disetujui DJP dengan bulan surat pemberitahuan disampaikan wajib pajak.

Baca Juga: Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

“Diketahui terdapat persetujuan dan pencairan insentif PPh Pasal 21 DTP maupun persetujuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak sebelum WP (wajib pajak) menyampaikan surat pemberitahuan,” tulis BPK dalam LHP tersebut, dikutip pada Selasa (22/6/2021).

Secara umum, terdapat 7.497 wajib pajak yang mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 atas masa pajak sebelum surat pemberitahuan disampaikan. Nilai persetujuan insentif yang diberikan kepada 7.497 wajib pajak ini mencapai Rp242,41 miliar.

Tidak hanya itu, terdapat pula 772 wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, PPh Pasal 21 DTP, ataupun PPN DTP atas kertas koran. Nilai persetujuan insentif pajak tersebut mencapai Rp19,78 miliar.

Baca Juga: Pajak Penghasilan Sewa Tanah dan Bangunan Penanganan Covid-19 Masih 0%

"Berdasarkan hasil pemeriksaan database insentif perpajakan, diketahui terdapat WP yang mendapat persetujuan dan/atau dicairkan insentif pajaknya tetapi tidak termasuk dalam kriteria," tulis BPK.

Atas kedua temuan ini, Kementerian Keuangan selaku wakil pemerintah mengaku masih melakukan penelitian atas permasalahan-permasalahan tersebut. (kaw)

Baca Juga: Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak
Topik : insentif, insentif pajak, BPK

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

AGUS KURNIAWAN

Selasa, 22 Juni 2021 | 20:55 WIB
Jika mau di teliti lebih lanjut, pada waktu periode awal pemanfaatan insentif, sistem DJP Online belum suport untuk melakukan pengajuan atas insentif tersebut (khusus pph 21/ pph 25). Jika pemerintah ingin menindaklanjuti dan mengoreksi pemanfaatan insentif oleh WP, mungkin terlebih dulu bisa mengor ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:32 WIB
KINERJA FISKAL

Sri Mulyani Sebut Pemanfaatan Insentif Pajak Sudah Cukup Tinggi

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:07 WIB
EKONOMI DIGITAL

Soal Minimum Tax, Sri Mulyani: Tidak Mungkin Beri Insentif Pajak 0%

Rabu, 21 Juli 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021

Rupiah Berbalik Melemah Terhadap Dolar AS