JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) tengah mempertimbangkan penerapan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) atau pajak minimum domestik sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Kepala Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional II DJP Matondang Elsa Siburian mengatakan pemerintah perlu menganalisis dampak QDMTT terhadap penerimaan pajak, termasuk perekonomian, sebelum menerapkan QDMTT.

"[Dampak QDMTT terhadap penerimaan pajak dan perekonomian] Itu harus dipertimbangkan," katanya dalam Regular Tax Discussion yang digelar oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Selasa (15/11/2022).

Sebagai informasi, QDMTT adalah pajak minimum domestik yang diperkenankan untuk dikenakan oleh yurisdiksi sesuai dengan Pilar 2.

Melalui QDMTT, yurisdiksi sumber dapat langsung mengenakan pajak atas penghasilan-penghasilan yang kurang dipajaki sebelum yurisdiksi domisili mengenakan top-up tax terhadap penghasilan tersebut.

OECD pernah menjamin pengenaan QDMTT tidak akan mengurangi daya saing suatu negara. Sebab, penghasilan yang kurang dipajaki bagaimanapun akan dikenai top-up tax oleh negara lain.

Melalui laporan bertajuk Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Incentives after the GloBE Rules, OECD merekomendasikan yurisdiksi-yurisdiksi untuk menerapkan QDMTT sembari memberikan reformasi insentif pajak.

Keberadaan pajak minimum global sebesar 15% pada Pilar 2 bakal membuat berbagai insentif pajak yang selama ini diberikan oleh yurisdiksi berpotensi menjadi tidak efektif, salah satunya tax holiday.

Oleh karena itu, QDMTT perlu dikenakan sehingga penghasilan yang kurang dipajaki akibat insentif dapat langsung dikenai pajak oleh yurisdiksi pemberi insentif sebelum yurisdiksi lain menerapkan top-up tax sesuai dengan income inclusion rule (IIR). (rig)