Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

A+
A-
8
A+
A-
8
Ada 3 Jenis Tarif PPh Final atas PHTB, DJP Jelaskan Aturannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebut terdapat 3 jenis tarif pajak penghasilan (PPh) final yang akan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB).

Ketentuan mengenai 3 jenis tarif yang akan digunakan untuk menghitung PPh final dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 261/2016.

“Perhitungannya dengan cara mengalikan tarif dengan jumlah bruto pengalihan. Sebenarnya tidak terlalu ribet, yang penting tau tarifnya,” kata Penyuluh Pajak KPP Pratama Sibolga Natalin Romaulina Siregar dalam Instagram @pajaksibolga, dikutip pada Minggu (4/12/2022).

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Pertama, tarif 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah.

“Tarif 0% ini dikenakan karena kegiatan pengalihan dilakukan untuk kepentingan pemerintah,” ujar Natalin.

Kedua, tarif 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Baca Juga: Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Ketiga, tarif 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain yang dikenakan tarif 0% dan 1%.

PHTB tersebut terutang pada saat diterima sebagian atau seluruhnya pembayaran. Pembayaran PHTB wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah diterimanya pembayaran.

Penyetoran PHTB dapat dilakukan melalui pelayanan pada loket atau layanan menggunakan sistem elektronik lainnya pada bank atau pos persepsi. (Fikri/rig)

Baca Juga: WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pmk 261/2016, PHTB, PPh final, KPP Pratama Sibolga, pajak, tarif pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Unggah Faktur Pajak Tapi Alamat Keliru, DJP: Cukup Buat Penggantinya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:20 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perketat Pengawasan di Perbatasan, DJBC Teken Kerja Sama dengan Polri

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jasa Angkutan Umum Darat yang Dapat Fasilitas Bebas PPN

Jum'at, 27 Januari 2023 | 10:13 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perhatian! Penghapusan Data STNK Dimulai, Warga Diminta Patuh Pajak

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?