Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

15 Ekonom Peraih Nobel Dukung 'Tax The Rich' Ala Joe Biden

A+
A-
0
A+
A-
0
15 Ekonom Peraih Nobel Dukung 'Tax The Rich' Ala Joe Biden

Sebuah layar menampilkan pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang krisis di Afganistan di Nasdaq MarketSite di Times Square di New York City, Amerika Serikat, Minggu (16/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Jeenah Moon/rwa/cfo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Rencana Presiden AS Joe Biden untuk meningkatkan pajak yang dikenakan atas orang kaya mendapatkan dukungan dari 15 ekonom peraih Nobel.

Joseph Stiglitz, Peter Diamond, Daniel Kahneman, dan 12 ekonom AS lainnya mengatakan seluruh agenda pembangunan dan kenaikan tarif pajak pada Build Back Better Plan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi AS yang lebih inklusif dan sistem pajak yang lebih adil.

"Kami memandang komponen-komponen kunci pada Build Back Better Plan akan menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan memungkinkan pemerintah untuk mendanai program-program yang dibutuhkan oleh publik," tulis Stiglitz dan 14 ekonomi lainnya dalam suratnya, dikutip Jumat (17/9/2021).

Baca Juga: Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Kenaikan tarif pajak dan belanja besar-besaran yang direncanakan oleh Biden akan meningkatkan kapasitas perekonomian AS secara jangka panjang dan tidak akan meningkatkan tekanan inflasi.

Seperti diketahui, sejak masa kampanye tahun lalu Biden telah berencana untuk meningkatkan tarif tertinggi PPh orang pribadi dan pajak korporasi yang berlaku di AS.

Baru-baru ini, Ways and Means Committee pada House of Representative AS setuju untuk melanjutkan pembahasan mengenai kenaikan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 26,5%, kenaikan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 37% menjadi 39,6%, kenaikan tarif pajak atas capital gains dari 20% menjadi 25%, serta pengenaan pajak tambahan atau surtax sebesar 3% atas wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas US$5 juta per tahun.

Baca Juga: Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Selain itu, Ways and Means Committee juga menyetujui penambahan anggaran bagi Internal Revenue Service (IRS) sebesar US$80 miliar yang nantinya akan digunakan untuk memperkuat kapabilitas IRS dalam melakukan penindakan serta modernisasi sistem IT.

Meski demikian, masih terdapat beberapa usulan kebijakan pajak Biden yang masih belum mendapatkan lampu hijau dari House of Representative, salah satu yang paling krusial adalah mengenai penguatan rezim pelaporan data dan informasi keuangan dari lembaga keuangan kepada IRS.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen pun telah menyurati Chairman of Ways and Means Committee Richard Neal mengenai hal ini.

Baca Juga: Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

"Rezim pelaporan informasi perpajakan yang komprehensif diperlukan sehingga wajib pajak tidak melakukan pengelakan pajak melalui strategi-strategi keuangan tertentu," tulis Yellen dalam suratnya.

Yellen menjamin data dan informasi yang diperoleh IRS tidak akan dimanfaatkan untuk menggenjot penerimaan pajak yang bersumber dari penghasilan masyarakat kelas menengah. Rezim pelaporan informasi yang lebih baik diperlukan untuk melacak penghasilan orang-orang kaya yang selama ini sulit terdeteksi akibat kurangnya data. (sap)

Baca Juga: PPN Final pada UU HPP Hanya Penyempurnaan Aturan, Simak Penjelasan DJP
Topik : tax the rich, pajak orang kaya, joe biden, AS, AOC, PPh, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Digitalisasi Transaksi Pajak di Daerah Terus Bertambah, Ini Rinciannya

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim