Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

12 Negara UE Tolak Proposal Kewajiban Perusahaan Ungkap Laba & Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi.

BRUSSEL, DDTCNews – Irlandia Bersama 11 negara anggota Uni Eropa (UE) lainnya menentang usulan proposal yang akan memaksa perusahaan multinasional untuk mengungkapkan jumlah laba serta besaran pajak yang mereka bayarkan di 28 negara anggota.

Elena Gaita, pegawai senior bidang kebijakan di anti-corruption charity Transparency International mengatakan penentangan itu dapat memicu kemarahan. Pasalnya, masih saja terdapat negara anggota UE yang menempatkan kepentingan perusahaan raksasa di atas kepentingan warga negara.

“Di seluruh penjuru UE, kita melihat masyarakat tidak senang dengan perusahaan multinasional, karena telah menyembunyikan pajak yang mereka bayar di negara tempat mereka beroperasi,” katanya.

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

Usulan proposal tersebut dirancang untuk menyoroti bagaimana raksasa digital global – seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon – dapat menghindari pembayaran pajak. Bahkan, penghindaran pajak yang dilakukan dapat mencapai US$500 miliar (setara Rp7,1 kuadriliun) per tahun.

Hal tersebut lantaran perusahaan tersebut mengalihkan keuntungannya dari negara bertarif pajak tinggi – seperti Inggris, Perancis dan Jerman – menuju yurisdiksi bebas pajak atau bertarif pajak rendah seperti Irlandia, Luksemburg, dan Malta.

Irlandia menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari peraturan pajak yang berlaku saat ini. Sebab, Pulau Zamrud ini telah menjadi tuan rumah bagi kantor yang menghimpun pendapatan dan keuntungan dari banyak perusahaan multinasional di seluruh UE.

Baca Juga: Prancis Diancam AS, Inggris Tetap Lanjutkan Rencana Pajak Digital

Adapun Irlandia dijadikan destinasi karena memungkinkan perusahaan digital global membayar pajak perusahaan dengan tarif sebesar 6,25%. Tarif tersebut pastinya sangat rendah dibandingkan dengan tarif 19% yang berlaku di Inggris.

Keputusan Irlandia untuk menentang proposal tersebut mencuat setelah pengawas pajak dan pengeluaran Irlandia memperingatkan ekonomi negara itu bisa runtuh jika ada penindasan global terhadap penghindaran pajak

Namun, Dewan Penasihat Fiskal Irlandia mewanti-wanti bahwa ekonomi Irlandia terlalu bergantung pada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional. Bahkan, separuh dari seluruh pajak perusahaan yang diterima Pemerintah Irlandia berasal dari 10 perusahaan global.

Baca Juga: Duh, 6 Perusahaan Teknologi AS Dituduh Hindari Pajak secara Agresif

Selain Irlandia, ada pula negara lain yang telah mengambil sikap dengan menetapkan negaranya sebagai kawasan bertarif pajak rendah. Negara tersebut mengklaim dapat membantu melindungi keuntungan dari perusahaan raksasa global turut menentang.

Negara-negara itu diantaranya Luksemburg, Malta, Siprus, Latvia, Slovenia, Estonia, Austria, Republik Ceko, Hongaria, dan Kroasia. Selain itu, Swedia juga menentang aturan yang diusulkan, tetapi dengan alasan khawatir proposal itu justru menurunkan standar transparansi Swedia yang lebih tinggi.

Adapun Prancis, Spanyol, dan Belanda termasuk di antara mereka yang memberikan dukungan untuk proposal tersebut. Sementara itu, Jerman memilih abstain dan Inggris memutuskan untuk tidak memilih.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Kenakan Tarif Pajak 20% untuk Google Cs

Seperti dilansir The Guardian, proposal yang menjadi polemik ini diusulkan oleh Komisi UE. Secara garis besar, proposal tersebut mewajibkan disusunnya laporan country-by-country (CbCR) bagi perusahaan dengan omzet tahunan lebih dari 750 juta euro (setara Rp10,5 triliun). (kaw)

“Di seluruh penjuru UE, kita melihat masyarakat tidak senang dengan perusahaan multinasional, karena telah menyembunyikan pajak yang mereka bayar di negara tempat mereka beroperasi,” katanya.

Baca Juga: Aksi Unilateral Makin Marak Jelang Tenggat Pencapaian Konsensus Global

Usulan proposal tersebut dirancang untuk menyoroti bagaimana raksasa digital global – seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon – dapat menghindari pembayaran pajak. Bahkan, penghindaran pajak yang dilakukan dapat mencapai US$500 miliar (setara Rp7,1 kuadriliun) per tahun.

Hal tersebut lantaran perusahaan tersebut mengalihkan keuntungannya dari negara bertarif pajak tinggi – seperti Inggris, Perancis dan Jerman – menuju yurisdiksi bebas pajak atau bertarif pajak rendah seperti Irlandia, Luksemburg, dan Malta.

Irlandia menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari peraturan pajak yang berlaku saat ini. Sebab, Pulau Zamrud ini telah menjadi tuan rumah bagi kantor yang menghimpun pendapatan dan keuntungan dari banyak perusahaan multinasional di seluruh UE.

Baca Juga: Prancis Diancam AS, Inggris Tetap Lanjutkan Rencana Pajak Digital

Adapun Irlandia dijadikan destinasi karena memungkinkan perusahaan digital global membayar pajak perusahaan dengan tarif sebesar 6,25%. Tarif tersebut pastinya sangat rendah dibandingkan dengan tarif 19% yang berlaku di Inggris.

Keputusan Irlandia untuk menentang proposal tersebut mencuat setelah pengawas pajak dan pengeluaran Irlandia memperingatkan ekonomi negara itu bisa runtuh jika ada penindasan global terhadap penghindaran pajak

Namun, Dewan Penasihat Fiskal Irlandia mewanti-wanti bahwa ekonomi Irlandia terlalu bergantung pada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional. Bahkan, separuh dari seluruh pajak perusahaan yang diterima Pemerintah Irlandia berasal dari 10 perusahaan global.

Baca Juga: Duh, 6 Perusahaan Teknologi AS Dituduh Hindari Pajak secara Agresif

Selain Irlandia, ada pula negara lain yang telah mengambil sikap dengan menetapkan negaranya sebagai kawasan bertarif pajak rendah. Negara tersebut mengklaim dapat membantu melindungi keuntungan dari perusahaan raksasa global turut menentang.

Negara-negara itu diantaranya Luksemburg, Malta, Siprus, Latvia, Slovenia, Estonia, Austria, Republik Ceko, Hongaria, dan Kroasia. Selain itu, Swedia juga menentang aturan yang diusulkan, tetapi dengan alasan khawatir proposal itu justru menurunkan standar transparansi Swedia yang lebih tinggi.

Adapun Prancis, Spanyol, dan Belanda termasuk di antara mereka yang memberikan dukungan untuk proposal tersebut. Sementara itu, Jerman memilih abstain dan Inggris memutuskan untuk tidak memilih.

Baca Juga: Pemerintah Berencana Kenakan Tarif Pajak 20% untuk Google Cs

Seperti dilansir The Guardian, proposal yang menjadi polemik ini diusulkan oleh Komisi UE. Secara garis besar, proposal tersebut mewajibkan disusunnya laporan country-by-country (CbCR) bagi perusahaan dengan omzet tahunan lebih dari 750 juta euro (setara Rp10,5 triliun). (kaw)

Topik : Uni Eropa, raksasa digital, GAFA
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA