Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Wow! Pajak Karbon Singapura Naik 5 Kali Lipat Mulai 2024

A+
A-
0
A+
A-
0
Wow! Pajak Karbon Singapura Naik 5 Kali Lipat Mulai 2024

Pengunjung menyaksikan Boeing 777-9 dalam tampilan udara selama Singapore Airshow di Singapura, Rabu (16/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Caroline Chia/WSJ/sad.

SINGAPURA, DDTCNews - Pemerintah Singapura akan meningkatkan tarif pajak karbon hingga 5 kali lipat menjadi S$25 atau Rp266.700 per ton pada tahun 2024.

Menteri Keuangan Lawrence Wong mengatakan kenaikan tarif pajak karbon tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi target nol emisi pada 2050. Selain kenaikan pajak, pemerintah juga akan mulai mengizinkan industri membeli kredit karbon secara internasional untuk mengompensasi emisi kena pajak mereka hingga 5% pada 2024.

"Ini akan membantu menciptakan permintaan lokal untuk kredit karbon berkualitas tinggi dan mengatalisasi pengembangan pasar karbon dengan baik," katanya, dikutip pada Sabtu (26/2/2022).

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Wong mengatakan kredit karbon merupakan instrumen bersertifikat yang mewakili pengurangan emisi pada proyek aksi iklim dan dapat diperdagangkan untuk mengimbangi emisi pada perusahaan lain. Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memperkenalkan skema penetapan harga karbon dan menerapkan pajak karbon pada 2019.

Pajak karbon berlaku untuk semua fasilitas yang menghasilkan 25.000 ton atau lebih emisi gas rumah kaca setiap tahun, yang mencakup kilang minyak dan pembangkit listrik.

Setelah 2024, Singapura juga akan terus menaikkan pajak karbon secara bertahap. Pajak karbon bakal naik menjadi S$45 pada 2026 dan 2027, serta S$50 hingga S$80 pada 2030.

Baca Juga: Soal Implementasi Pajak Karbon pada Tahun Ini, Begini Pernyataan BKF

Juru bicara ExxonMobil menilai kenaikan pajak karbon akan mendorong investasi yang lebih besar dalam pengurangan gas rumah kaca. Namun, mereka juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah penurunan emisi sambil menjaga daya saing industri.

"Pajak karbon dan kebijakan pemerintah yang mendukung dapat membantu mendorong lebih banyak industri dan sektor untuk berinvestasi dalam penelitian atau teknologi untuk mengurangi emisi," katanya.

Sementara itu, seorang juru bicara dari Shell menyebut carbon pricing harus berlaku untuk sebanyak mungkin sektor ekonomi. Perusahaan juga telah bersiap jika harga karbon akan meningkat seiring dengan berjalannya transisi energi.

Baca Juga: Begini Strategi Malaysia Pastikan Ekspatriat Patuh Pajak

"Ini sangat penting karena dampak daya saing jangka pendek adalah nyata," ujarnya dilansir financialpost.com. (sap)

Topik : pajak internasional, pajak karbon, netralitas karbon, pajak lingkungan, Singapura, emisi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Rancang Kebijakan Pajak Karbon, Filipina Belajar dari Indonesia

Senin, 01 Agustus 2022 | 09:36 WIB
THAILAND

Ada Potensi Pajak, Anggota DPR Ini Usul Judi di Kasino Dilegalkan

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ingin Bangun 11 Pabrik Cip di AS, Samsung Minta Keringanan Pajak

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya