INGGRIS

Windfall Tax dan Insentif Pajak Migas di Negara Ini Tuai Kritik

Vallencia | Selasa, 31 Mei 2022 | 10:43 WIB
Windfall Tax dan Insentif Pajak Migas di Negara Ini Tuai Kritik

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak meninggalkan Downing Street, di London, Inggris, Kamis (26/5/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/John Sibley/AWW/djo

LONDON, DDTCNews – Rencana Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak untuk menerapkan pajak tambahan (windfall tax) hingga 25% atas keuntungan migas menuai perdebatan. Sebab, penerapan windfall tax diiringi juga dengan pemberian insentif pajak untuk ekstraksi minyak.

Anggota Parlemen The Greens Caroline Lukas mengatakan pemberian insentif pajak untuk ekstraksi minyak makin memicu terjadinya kerusakan iklim. Menurutnya, kebijakan dari menteri keuangan tidaklah tepat.

“Saya pikir kebijakan itu tidak tepat. Tidak hanya mengizinkan, tetapi memberikan insentif pada produksi bahan bakar fosil perusak iklim baru, daripada menyimpannya dengan kuat di tanah di mana mereka berada,” katanya, Selasa (31/5/2022).

Baca Juga:
Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Seperti dilansir theenergymix.com, keputusan windfall tax dipertimbangkan karena adanya tekanan dari krisis energi fosil yang sedang berlangsung. Namun, di sisi lain, penerapan windfall tax sendiri juga mendapatkan pertentangan dari sejumlah pihak.

Perdana Menteri Boris Johnson sendiri menentang penerapan windfall tax. Salah satu alasannya ialah karena penerapan pajak tersebut dapat memperburuk iklim investasi. Mempertimbangkan hal tersebut, Sunak menawarkan insentif pajak.

Insentif pajak yang ditawarkan Sunak ialah berupa keringanan pajak sebesar 90% untuk perusahaan fosil yang berinvestasi dalam proyek ekstraksi baru. Namun demikian, gagasan ini juga menimbulkan pro dan kontra.

Baca Juga:
Ada Pajak Rokok 10%, Ini Daftar Tarif Pajak Daerah Terbaru di NTB

Terdapat pihak yang menilai kebijakan mengenakan windfall tax merupakan langkah yang sia-sia. Pihak kontra berpendapat perusahaan bahan bakar fosil yang menghasilkan keuntungan berlebih memang sudah seharusnya berkontribusi lebih banyak.

Kepala Hubungan Pemerintah Oxfam Sam Nadel juga menyetujui pemikiran tersebut. Namun, ia juga menyatakan pandangan lainnya. Menurutnya, pemerintah perlu fokus terhadap penguatan ketahanan energi melalui investasi pada energi yang terbarukan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi