Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Windfall Tax dan Insentif Pajak Migas di Negara Ini Tuai Kritik

A+
A-
0
A+
A-
0
Windfall Tax dan Insentif Pajak Migas di Negara Ini Tuai Kritik

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak meninggalkan Downing Street, di London, Inggris, Kamis (26/5/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/John Sibley/AWW/djo

LONDON, DDTCNews – Rencana Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak untuk menerapkan pajak tambahan (windfall tax) hingga 25% atas keuntungan migas menuai perdebatan. Sebab, penerapan windfall tax diiringi juga dengan pemberian insentif pajak untuk ekstraksi minyak.

Anggota Parlemen The Greens Caroline Lukas mengatakan pemberian insentif pajak untuk ekstraksi minyak makin memicu terjadinya kerusakan iklim. Menurutnya, kebijakan dari menteri keuangan tidaklah tepat.

“Saya pikir kebijakan itu tidak tepat. Tidak hanya mengizinkan, tetapi memberikan insentif pada produksi bahan bakar fosil perusak iklim baru, daripada menyimpannya dengan kuat di tanah di mana mereka berada,” katanya, Selasa (31/5/2022).

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Seperti dilansir theenergymix.com, keputusan windfall tax dipertimbangkan karena adanya tekanan dari krisis energi fosil yang sedang berlangsung. Namun, di sisi lain, penerapan windfall tax sendiri juga mendapatkan pertentangan dari sejumlah pihak.

Perdana Menteri Boris Johnson sendiri menentang penerapan windfall tax. Salah satu alasannya ialah karena penerapan pajak tersebut dapat memperburuk iklim investasi. Mempertimbangkan hal tersebut, Sunak menawarkan insentif pajak.

Insentif pajak yang ditawarkan Sunak ialah berupa keringanan pajak sebesar 90% untuk perusahaan fosil yang berinvestasi dalam proyek ekstraksi baru. Namun demikian, gagasan ini juga menimbulkan pro dan kontra.

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Terdapat pihak yang menilai kebijakan mengenakan windfall tax merupakan langkah yang sia-sia. Pihak kontra berpendapat perusahaan bahan bakar fosil yang menghasilkan keuntungan berlebih memang sudah seharusnya berkontribusi lebih banyak.

Kepala Hubungan Pemerintah Oxfam Sam Nadel juga menyetujui pemikiran tersebut. Namun, ia juga menyatakan pandangan lainnya. Menurutnya, pemerintah perlu fokus terhadap penguatan ketahanan energi melalui investasi pada energi yang terbarukan. (rig)

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : inggris, windfall tax, insentif pajak, sektor migas, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 09:39 WIB
FILIPINA

Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Senin, 28 November 2022 | 08:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Minggu, 27 November 2022 | 15:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Buat Pembukuan dengan Stelsel Kas, Wajib Pajak Perlu Perhatikan Ini

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya