Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Warga Protes, Kenaikan Tarif PBB Bakal Direvisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Warga Protes, Kenaikan Tarif PBB Bakal Direvisi

SEMARANG, DDTCNews – Wali Kota Semarang berencana merevisi kembali penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) 2018. Pasalnya. peningkatan tarif PBB mendapat banyak keluhan dari masyarakat setempat.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihardi mengatakan besaran lonjakan tarif PBB itu harus segera direvisi atas dasar aspirasi masyarakat.

“Kami menyadari peningkatan tarif PBB membebani masyarakat. Revisi kenaikan ini juga berlaku untuk masyarakat yang sudah membayarkan PBB 2018, saya ingin masyarakat itu kemudian diberikan kompensasi,” ujarnya dalam Rapat Terbatas di Semarang, Senin (26/2).

Baca Juga: Awas, Ada Operasi Pajak Kendaraan 18-26 Februari 2020

Dia menjabarkan kompensasi itu meliputi akumulasi kelebihan pembayaran PBB tahun 2018 untuk pembayaran PBB tahun berikutnya dan diberi jaminan tidak akan hangus. Sementara untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp130 juta, dia berkomitmen untuk menggratiskan biaya PBB yang harus dibayarkan.

"NJOP di bawah Rp130 juta yang seharusnya gratis tetapi justru terbayarkan, harus segera dikembalikan melalui anggaran perubahan di 2018 ini," tegasnya seperti dilansir tribunjateng.com.

Dalam proses revisi tersebut, pria yang akrab disapa Hendi itu meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang untuk segera melakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2018 yang baru, sekaligus memerintahkan petugas Bapenda agar SPPT PBB 2018 lama yang belum sampai kepada masyarakat untuk dihentikan pembagiannya.

Baca Juga: Sudah Mandiri, Pendapatan Kota Ini Lebih Banyak dari PAD

"Upayakan secepat mungkin masyarakat dapat menerima SPPT PBB 2018 yang baru, dengan nominal yang telah kita revisi pada malam ini," tuturnya.

Sayangnya, Kepala Bapenda Kota Semarang Yudi Mardiana mengakui butuh waktu sekitar 2 minggu bagi Bapenda untuk mencetak SPPT PBB 2018 yang telah direvisi tersebut. Tapi, Yudi ingin upaya itu tidak mengganggu pelayanan yang kami berikan.

“Jika ada pembayaran PBB yang mendesak untuk keperluan tertentu, bisa langsung berkomunikasi untuk dibuatkan surat terlebih dahulu," pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Ada Penyesuaian NJOP , Tagihan PBB-P2 Membengkak hingga 400%

“Kami menyadari peningkatan tarif PBB membebani masyarakat. Revisi kenaikan ini juga berlaku untuk masyarakat yang sudah membayarkan PBB 2018, saya ingin masyarakat itu kemudian diberikan kompensasi,” ujarnya dalam Rapat Terbatas di Semarang, Senin (26/2).

Baca Juga: Awas, Ada Operasi Pajak Kendaraan 18-26 Februari 2020

Dia menjabarkan kompensasi itu meliputi akumulasi kelebihan pembayaran PBB tahun 2018 untuk pembayaran PBB tahun berikutnya dan diberi jaminan tidak akan hangus. Sementara untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp130 juta, dia berkomitmen untuk menggratiskan biaya PBB yang harus dibayarkan.

"NJOP di bawah Rp130 juta yang seharusnya gratis tetapi justru terbayarkan, harus segera dikembalikan melalui anggaran perubahan di 2018 ini," tegasnya seperti dilansir tribunjateng.com.

Dalam proses revisi tersebut, pria yang akrab disapa Hendi itu meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang untuk segera melakukan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2018 yang baru, sekaligus memerintahkan petugas Bapenda agar SPPT PBB 2018 lama yang belum sampai kepada masyarakat untuk dihentikan pembagiannya.

Baca Juga: Sudah Mandiri, Pendapatan Kota Ini Lebih Banyak dari PAD

"Upayakan secepat mungkin masyarakat dapat menerima SPPT PBB 2018 yang baru, dengan nominal yang telah kita revisi pada malam ini," tuturnya.

Sayangnya, Kepala Bapenda Kota Semarang Yudi Mardiana mengakui butuh waktu sekitar 2 minggu bagi Bapenda untuk mencetak SPPT PBB 2018 yang telah direvisi tersebut. Tapi, Yudi ingin upaya itu tidak mengganggu pelayanan yang kami berikan.

“Jika ada pembayaran PBB yang mendesak untuk keperluan tertentu, bisa langsung berkomunikasi untuk dibuatkan surat terlebih dahulu," pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: Ada Penyesuaian NJOP , Tagihan PBB-P2 Membengkak hingga 400%
Topik : pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, kota semarang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 03 Agustus 2016 | 11:14 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kamis, 08 September 2016 | 09:45 WIB
KOTA MALANG
Selasa, 15 November 2016 | 14:31 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI
Kamis, 08 September 2016 | 10:53 WIB
KABUPATEN BOGOR
berita pilihan
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:36 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:11 WIB
KOTA BOGOR
Kamis, 20 Februari 2020 | 18:03 WIB
ALOKASI DANA TRANSFER
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:50 WIB
PROFIL PAJAK KOTA SURABAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:26 WIB
SELEKSI CALON PROFESIONAL DDTC
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:18 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:07 WIB
INDEKS KERAHASIAAN FINANSIAL GLOBAL
Kamis, 20 Februari 2020 | 15:57 WIB
PROYEKSI EKONOMI