PERPUSTAKAAN RISET BPK

Wamenkeu: Ahli Akuntansi Keuangan Negara Masih Kurang

Redaksi DDTCNews | Kamis, 28 Juni 2018 | 17:20 WIB
Wamenkeu: Ahli Akuntansi Keuangan Negara Masih Kurang

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyoroti masih rendahnya literasi di bidang akuntansi keuangan negara. Hal ini kemudian berimplikasi pada masih minimnya ahli di bidang tersebut.

"Yang ahli akuntansi di bidang keuangan negara sangat sedikit," katanya dalam peresmian perpustakaan riset Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (28/6).

Karena itu, lanjut Mardiasmo, meningkatkan infastruktur literasi menjadi salah satu kunci mendorong riset di bidang akuntansi keuangan negara. Dengan melimpahnya sumber dan saran pengetahuan diharapkan dapat menjadi stimulus untuk mencetak lebih banyak akhli di bidang akuntansi khususnya di sektor keuangan negara.

Baca Juga:
Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 Triliun, Rasionya Jadi 38,75 Persen

"Akuntansi semakin penting bagi sektor privat maupun sektor publik. Riset untuk akuntansi sektor publik masih rendah. Perpustakaan riset menjadi pintu masuk agar mahasiswa juga tertarik pada keuangan negara," terangnya.

Lebih lanjut, Mardiasmo berharap peresmian Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat menjawab urgensi pengembangan dan penelitian di bidang akuntansi sektor publik, sehingga dapat mendorong tingkat literasi dan kegiatan riset.

Adapun perpustakaan riset BPK menyediakan data, informasi, dan pengetahuan yang komprehensif mengenai keuangan publik. Koleksi perpustakaan riset ini terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku dan jurnal digital.

Baca Juga:
Sri Mulyani Sebut yang Dapat Bantuan Harus Tahu Uangnya dari Mana

Perpustakaan riset tersebut juga mendukung pelayanan BPK untuk kebutuhan referensi. Selama tiga tahun terakhir, BPK telah melayani 217 permintaan data yang terdiri dari penulisan skripsi 161 permintaan, penulisan tesis 44 permintaan, dan penulisan disertasi 12 permintaan.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar berharap Perpustaan Riset BPK dapat bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI, perpustakaan di kementerian-lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan internal auditor untuk efektivitas layanan dan publikasi. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 27 Februari 2024 | 13:30 WIB UTANG PEMERINTAH

Utang Pemerintah Capai Rp 8.253 Triliun, Rasionya Jadi 38,75 Persen

Senin, 05 Februari 2024 | 11:36 WIB KEUANGAN NEGARA

Soal Aset Negara, Sri Mulyani Singgung Ujian Peradaban Bangsa

Senin, 05 Februari 2024 | 10:50 WIB KEUANGAN NEGARA

Sri Mulyani Sebut yang Dapat Bantuan Harus Tahu Uangnya dari Mana

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?