Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Wah, Ide Harmonisasi Pajak Korporasi Muncul Kembali

A+
A-
0
A+
A-
0
Wah, Ide Harmonisasi Pajak Korporasi Muncul Kembali

Ilustrasi. (unep.org)

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa menyampaikan usulan baru agar kebijakan perpajakan bagi perusahaan dapat diseragamkan yang berlaku pada semua negara anggota Uni Eropa pada 2023.

Proposal unifikasi kebijakan perpajakan perusahaan untuk seluruh negara anggota Uni Eropa akan dipresentasikan pada pekan ini. Komisi optimistis usulan tersebut akan diterima oleh semua negara anggota jika konsensus global pajak digital bisa dirampungkan OECD pada tahun ini.

"Kesepakatan global yang akan datang menandai langkah menentukan dalam reformasi sistem pajak perusahaan internasional," tulis rancangan proposal Komisi Eropa dikutip pada Selasa (18/5/2021).

Baca Juga: Efektivitas Rencana Pajak Karbon Lintas-Batas Diragukan, Ini Alasannya

Komisi Eropa menjelaskan usulan unifikasi sistem perpajakan korporasi atau perusahaan bagi negara anggota merupakan ide lama yang dimunculkan kembali.

Pada masa lalu, proposal tersebut ditolak negara anggota karena dinilai berpotensi menggerus kedaulatan negara anggota dalam menentukan kebijakan fiskal terutama dalam bidang perpajakan.

Dengan demikian, sampai saat ini 27 negara anggota Uni Eropa memiliki sistem pajak berbeda bagi korporasi. Komisi menegaskan kerangka kebijakan perpajakan badan Uni Eropa memungkinkan beban pajak bagi perusahaan berlaku berlaku sama di seluruh negara anggota.

Baca Juga: Proposal CbCR Publik Disepakati, Berlaku Efektif Mulai 2024

Unifikasi sistem perpajakan badan usaha Uni Eropa akan menggunakan formulasi khusus yang beriringan dengan keputusan konsensus global pajak digital.

Beban pajak akan mencerminkan tempat perusahaan menjalankan operasi bisnis dan distribusi yang adil pendapatan PPh badan di antara negara anggota Uni Eropa.

Komisi Eropa meyakini proposal unifikasi kebijakan perpajakan badan usaha akan mengurangi hambatan pada kegiatan investasi antarnegara anggota. Kemudian, usulan kebijakan ini juga diproyeksikan memotong administrasi birokrasi dan sebagai cara memerangi penghindaran pajak.

Baca Juga: Inggris Peringkat Satu Penyumbang Kerugian akibat Penghindaran Pajak

"Usulan ini bertujuan untuk menghentikan persaingan antarpemerintah menarik investasi melalui penurunan tarif pajak. Kemudian untuk menciptakan cara memajaki laba perusahaan berdasarkan jumlah pelanggan dan bukan berdasar lokasi perusahaan," imbuhnya seperti dilansir usnews.com. (Bsi)

Topik : uni eropa, harmonisasi pajak, pajak perusahaan Eropa

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim