UPAH MINIMUM PROVINSI

Waduh, Ada 3 Provinsi yang Tetapkan Upah Minimum Tidak Sesuai Aturan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 23 November 2023 | 11:11 WIB
Waduh, Ada 3 Provinsi yang Tetapkan Upah Minimum Tidak Sesuai Aturan

Sejumlah pekerja berjalan pulang di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan Upah Minimun Provinsi (UMP) untuk tahun 2024 sebesar 3,38 persen atau senilai Rp165.583 dari Rp 4,9 juta menjadi Rp 5.067.381. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah pusat mengapresiasi gubernur yang telah menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023, penetapan dan pengumuman UMP harus dilakukan paling lambat Selasa (21/11/2023).

Hingga Kamis (23/11/2023) sudah 34 provinsi yang menetapkan UMP. Masih ada 4 provinsi yang belum mengumumkan kenaikan UMP. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 3 provinsi yang menetapkan kenaikan UMP tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Terdapat 3 provinsi yang menetapkan UMP 2024 tidak sesuai dengan ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 51/2023," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis (23/11/2023).

Baca Juga:
Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Ida mengatakan, Kementerian Dalam Negeri nantinya akan melakukan pembinaan terhadap ketiga provinsi tersebut. Tak cuma itu, akan ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada ketiga provinsi apabila terbukti melanggar ketentuan pengupahan.

Kendati begitu, menaker tidak memerinci provinsi mana saja yang disebut melanggar ketentuan penetapan UMP tersebut. Di sisi lain, beberapa provinsi yang belum juga menetapkan UMP, antara lain Maluku, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

"Provinsi yang belum menetapkan upah minimumnya kami harap dapat segera menetapkan upah minimum," ujar Ida.

Baca Juga:
Kumpulkan Data Lapangan, Petugas Pajak Bisa Potret Harta dan Aset WP

Sebelumnya, menaker sudah mengingatkan seluruh gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan kenaikan UMP 2024 paling telat pada Selasa (21/11/2023). Sementara itu, penetapan dan pengumuman upah minimum kabupaten/kota (UMK) akan dilakukan paling lambat pada Kamis (30/11/2023).

Setidaknya ada 3 hal yang perlu dijalankan oleh kepala daerah dalam menjalankan substansi PP 51/2023. Pertama, angka upah minimum di tingkat provinsi atau kabupaten/kota hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Hal ini menghindari pengupahan murah bagi pekerja.

Kedua, penghitungan kenaikan upah minimum mempertimbangkan variabel utama, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan α (alfa).

Ketiga, pengupahan untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan instrumen struktur skala upah (SUSU). (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Aturan Pemberian THR dan Gaji ke-13 ASN Bakal Terbit pada Awal Ramadan

Selasa, 20 Februari 2024 | 13:30 WIB KPP PRATAMA GIANYAR

Kumpulkan Data, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Pengolahan Daging

Selasa, 20 Februari 2024 | 09:01 WIB KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Kumpulkan Data Lapangan, Petugas Pajak Bisa Potret Harta dan Aset WP

BERITA PILIHAN
Senin, 26 Februari 2024 | 18:00 WIB BEA CUKAI KUDUS

Bea Cukai Musnahkan 6 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilainya Rp 7,7 Miliar

Senin, 26 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Terima Hibah Tanah Orang Tua, Ini Ketentuan Nilai Harta di SPT Tahunan

Senin, 26 Februari 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cek Lagi Saat Input Faktur Pajak, e-Faktur Tak Validasi NPWP Otomatis

Senin, 26 Februari 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di UU HKPD?

Senin, 26 Februari 2024 | 16:30 WIB SE-1/PJ/2024

Tata Cara Panggilan Klarifikasi atas Hasil Pemeriksaan Bukper

Senin, 26 Februari 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN JEPARA

Daftar Lengkap Tarif Baru Pajak Daerah Kabupaten Jepara, Simak di Sini

Senin, 26 Februari 2024 | 15:47 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Data Bukti Potong pada Riwayat Pemotongan Pemungutan di DJP Online

Senin, 26 Februari 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aplikasi e-Bupot 21/26 Punya Fitur Auth Key, Apa Itu?

Senin, 26 Februari 2024 | 15:00 WIB SE-1/PJ/2024

Pemeriksaan Bukper: Data Elektronik WP Ditangani via Forensik Digital