Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Reportase
Perpajakan.id

UU Cipta Kerja Resmi Terbit

A+
A-
7
A+
A-
7
UU Cipta Kerja Resmi Terbit

Tampilan awal salinan UU 11/2020. 

JAKARTA, DDTCNews – Setelah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020, pemerintah akhirnya mengundangkan UU Cipta Kerja, yakni UU Nomor 11 Tahun 2020.

Dalam bagian pertimbangan dinyatakan untuk mendukung cipta kerja, perlu penyesuaian berbagai aspek pengaturan terkait dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

“Pengaturan … yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan,” demikian bunyi penggalan salah satu pertimbangan dalam UU tersebut, dikutip pada Selasa (3/11/2020).

Baca Juga: Apakah Pembelian Parsel Lebaran Dapat Dibebankan Secara Fiskal?

Untuk mengubah pengaturan dalam UU sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, masih dalam bagian pertimbangan, diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan ke dalam satu UU secara komprehensif.

Beleid yang diundangkan pada 2 November 2020 ini terdiri atas 15 Bab dan 186 Pasal. Secara total, termasuk bagian Penjelasan, UU yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ini terdiri atas 1.187 halaman.

Dalam UU tersebut, klaster perpajakan masuk dalam Bab VI Kemudahan Berusaha pada Bagian Ketujuh. Klaster perpajakan mencakup terdiri atas 4 pasal, yakni Pasal 111 hingga Pasal 114. Pasal 111 memuat perubahan UU Pajak Penghasilan.

Baca Juga: Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Setoran PAD, Ini Kata Ketua Apeksi

Pasal 112 berisi tentang perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pasal 113 memuat perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasal 114 berisi tentang perubahan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terkait dengan ketentuan dalam klaster perpajakan, Anda juga bisa melihatnya beberapa bahasannya dalam artikel-artikel berikut. Ada pula dokumen persandingan tiga UU terkait dengan pajak (dengan draf UU Cipta Kerja versi 1.035 dan 812 halaman) yang bisa dibaca melalui laman ini. (kaw)

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Dukung Tugas Bank Tanah Diberikan, Apa Saja?
Topik : UU Cipta Kerja, Omnibus Law, UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU PDRD, klaster perpajakan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 20 Maret 2021 | 14:00 WIB
PPh DIVIDEN
Jum'at, 19 Maret 2021 | 17:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 19 Maret 2021 | 15:59 WIB
UU CIPTA KERJA
Senin, 15 Maret 2021 | 16:42 WIB
PP 40/2021
berita pilihan
Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 13:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Mei 2021 | 12:01 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 12 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 10:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 12 Mei 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 11 Mei 2021 | 18:23 WIB
NORWEGIA