Ditjen Pajak (DJP) berkomitmen untuk menjaga kepatuhan wajib pajak, termasuk pada masa pandemi Covid-19.

Pelaku usaha mengharapkan tujuan UU Cipta Kerja bisa tercapai sehingga bisa memulihkan ekonomi Indonesia.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut sanksi administrasi pajak dalam UU Cipta Kerja lebih ringan daripada ketentuan yang tertuang dalam UU KUP saat ini.

Tak hanya 12 peraturan menteri keuangan (PMK), pemerintah juga akan menyusun dua peraturan pemerintah dalam mendukung ketentuan perpajakan dalam UU Cipta Kerja.

Simak, rangkuman berita pajak pilihan sepanjang pekan ini (12-16 Oktober 2020)

Perubahan atas sanksi administrasi dalam klaster perpajakan di UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan pajak sukarela.

Menurut World Bank, UU Cipta Kerja dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia

Otoritas menegaskan penerapan sistem territorial atas pajak penghasilan (PPh) atas warga negara asing (WNA) dengan keahlian tertentu tidak berlaku selamanya.

Kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan penyesuaian kebijakan pajak daerah tertuang dalam UU Cipta Kerja versi 812 halaman.

Artikel ini memuat persandingan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP dengan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.