Reformasi sistem perpajakan akan diarahkan untuk mendukung tujuan pemerintah yaitu meningkatkan daya tarik investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta adanya perbaikan dalam proses penegakan hukum pajak.

Skema penyetoran sendiri pajak penghasilan (PPh) dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri masuk dalam RPP turunan UU Cipta Kerja.

Saat ini, pemerintah sudah menyetorkan dana awal senilai Rp19 triliun kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Hanya terdapat 136 bidang usaha yang dibatasi.

Semua ketentuan perlakuan dan/atau fasilitas perpajakan atas transaksi LPI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Perubahan itu merupakan implikasi dihapusnya ketentuan penerbitan ketetapan pajak terhadap pidana pajak yang telah diputus.

Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan tersebut bakal diwajibkan menyelenggarakan pencatatan.

Bisa kena tarif PPh final 0% atau dikecualikan dari objek PPh.

Pembentukan cadangan wajib yang dapat dikurangkan hanya sebesar cadangan wajib yang dibentuk pada tahun sebelumnya.