Simak infografisnya.

Simak penjelasan Kementerian Koperasi dan UKM berikut ini.

Kebijakan itu dinilai tepat karena diambil setelah pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Pemerintah telah menerbitkan dua aturan turunan UU Cipta Kerja di bidang perpajakan antara lain PP No. 9/2021 dan PMK No. 18/2021.

Perubahan skema sanksi administrasi pajak yang masuk dalam UU Cipta Kerja sudah memberikan keadilan.

Ditjen Pajak (DJP) akan terus mengembangkan ketentuan pajak terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Penyesuaian dilakukan setelah tarif PPh Pasal 26 atas bunga obligasi yang diterima wajib pajak luar negeri diturunkan menjadi 10%.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dan terbitnya UU Cipta Kerja diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional

Aplikasi e-reporting investasi disediakan bagi wajib pajak untuk menyampaikan laporan realisasi investasi sebagai syarat agar dividen tidak kena PPh.

UU Cipta Kerja mengatur perlakuan khusus terhadap pekerja asing dan dividen yang berasal dari luar negeri.