Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 09 April 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 17:26 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:55 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 08 April 2021 | 17:59 WIB
CUKAI (8)
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Usaha Tambang Emas Di Negara Ini Bebas PPh

A+
A-
0
A+
A-
0
Usaha Tambang Emas Di Negara Ini Bebas PPh

NEGARA termiskin kedua di Asia Tengah ini memiliki nama resmi Republik Kyrgyz dan sebelumnya dikenal sebagai Kirghizia. Nama Kyrgyzstan sendiri berarti "Daratan 40 Suku”. Kyrgyzstan kaya akan sumber daya mineral tetapi minyak dan gas (migas) alamnya belum tergarap dengan optimal.

Meskipun masyarakatnya paling liberal di Asia Tengah, Kyrgyzstan mengalami ketidakstabilan sosial dan politik sejak merdeka pada tahun 1991. Sistem pemerintahan yang lemah dan korupsi merajalela jadi latar belakang pergolakan politik dan sosial pada tahun 2005 dan 2010.

Ekonomi Kyrgyzstan sangat terpengaruh dengan keruntuhan Uni Soviet yang menimbulkan kerugian pasar yang besar. Selain itu, juga tergantung pada satu tambang emas yang menyumbang lebih dari 10% dari PDB.

Baca Juga: Sebulan Berlaku, Begini Efek Insentif PPN DTP ke Penjualan Rumah

Hasil tani menjadi komponen kunci dari ekonomi Kyrgyzstan, industri pengolahannya menjadi salah satu sektor yang paling menarik untuk investasi asing di negara ini.

Pertumbuhan ekonomi Kyrgyzstan pada semester I tahun 2016 hanya 2,3%, hal ini tercermin dari turunnya produksi emas dan lemahnya kinerja sektor non-emas, khususnya, industri dan jasa.

Sistem Perpajakan

Baca Juga: IMF Desak Pemerintah Naikkan PPN Hingga 16%

OTORITAS pajak Kyrgyzstan (State Tax Service) menetapkan tarif standar untuk pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar 10%. Khusus bagi perusahaan sewa guna usaha (leasing) berlaku tarif 0%, namun per 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2021, tarifnya naik menjadi 5%.

Tarif PPh Badan 0% juga berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bijih emas, berkonsentrasi pada paduan dan pemurnian emas.

Selain itu tarif 0% ini juga berlaku bagi perusahaan domestik yang menggunakan peralatan baru semata-mata untuk produksi dan menjual barang-barang produksi mereka sendiri. Sementara itu, untuk tarif PPh Orang Pribadi adalah sebesar 10%.

Baca Juga: Perluasan Insentif PPnBM DTP Mobil, Download Aturannya di Sini

Keunikan Kyrgyzstan adalah sama-sama menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan (sales tax). Untuk tarif standar PPN, besarnya 12%. Sementara untuk sales tax, tarifnya bervariasi dari 1% hingga 5%.

Hingga saat ini, negara yang memiliki tax ratio 21,4% pada tahun lalu telah menandatangani lebih dari 20 tax treaty (perjanjian penghindaran pajak berganda/P3B).

Terkait dengan perpajakan internasional, aturan transfer pricing Kyrgyzstan secara umum berpedoman pada OECD. Negara ini tidak memiliki aturan yang membatasi utang dan modal dalam skema pembiayaan (peminjaman) pihak-pihak yang berafiliasi atau thin capitalization rules.

Baca Juga: Sengketa Pembebasan dan Restitusi PPnBM atas Kendaraan Angkutan Umum
Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Republik Parlementer
PDB Nominal US$ 6,57 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi 3,46% (2015)
Populasi 5,9 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 21,4% (2015)
Otoritas Pajak State Tax Service
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 10%
Tarif PPh Orang Pribadi 10%
Tarif PPN 12%
Tarif pajak dividen 10%
Tarif pajak royalti 10%
Tarif bunga 10%
Tax Treaty 20 negara

Topik : profil negara, profil perpajakan kyrgyrzstan, ppn, pajak penjualan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 01 April 2021 | 21:54 WIB
PMK 31/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 16:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 30 Maret 2021 | 18:51 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 30 Maret 2021 | 17:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Sabtu, 10 April 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sabtu, 10 April 2021 | 13:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 10 April 2021 | 12:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 10 April 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN BADUNG
Sabtu, 10 April 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK