Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Untuk WP Ini, PBB Migas & Panas Bumi Bisa Dibayar Lewat Bank Persepsi

A+
A-
2
A+
A-
2
Untuk WP Ini, PBB Migas & Panas Bumi Bisa Dibayar Lewat Bank Persepsi

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskaan pembayaran PBB migas dan PBB panas bumi terutang dalam SPPT atau SKP PBB dapat dilakukan melalui dua cara.

Hal ini ditegaskan otoritas dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-25/PJ/2020. Dalam SE ini ditegaskan PBB migas dan PBB panas bumi terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) harus dilunasi oleh wajib pajak.

“Pelunasan paling lambat enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak atau satu bulan sejak tanggal diterbitkannya SKP PBB,” demikian bunyi ketentuan dalam SE yang mulai berlaku sejak 23 April 2020 ini.

Baca Juga: Gandeng Posindo, Bayar Pajak PBB Kini Bisa Lewat Kantor Pos

Pembayaran PBB migas dan PBB panas bumi tersebut dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pemindahbukuan atau mekanisme lain. Kedua, pembayaran sendiri oleh wajib pajak. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam PMK mengenai penatausahaan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi.

Adapun pembayaran PBB migas yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak berlaku untuk wajib pajak yang kontraknya ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Kemudian, pembayaran PBB panas bumi yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak berlaku untuk wajib pajak yang memiliki izin Panas Bumi setelah berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

Baca Juga: Netflix Cs Ditunjuk Jadi Pemungut PPN, Ini Respons Asosiasi E-Commerce

Pembayaran PBB migas dan PBB panas bumi tersebut dilakukan oleh wajib pajak melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai sistem pembayaran pajak secara elektronik.

Seperti diberitakan sebelumnya, SE ini terbit karena adanya penyederhanaan prosedur administrasi pembayaran PBB migas dan PBB panas bumi. Selain itu, otoritas menyempurnakan petunjuk pelaksanaan administrasi pembayaran PBB migas dan PBB panas bumi. Simak artikel ‘SE Baru Soal Administrasi Pembayaran PBB Migas dan Panas Bumi’. (kaw)

Baca Juga: Tidak Bisa Manfaatkan PPh Final UMKM DTP Karena KLU, Ini Solusi DJP
Topik : SE-25/2020, PBB, PBB migas, PBB panas bumi, pertambangan, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 14:29 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:41 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:25 WIB
KONSULTASI
Kamis, 09 Juli 2020 | 10:51 WIB
KOTA BENGKULU
berita pilihan
Senin, 13 Juli 2020 | 19:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 13 Juli 2020 | 18:25 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO
Senin, 13 Juli 2020 | 17:41 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Senin, 13 Juli 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 13 Juli 2020 | 17:07 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK