Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Turunkan Emisi Karbon, Thailand Mulai Susun Insentif Pajak Perusahaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Turunkan Emisi Karbon, Thailand Mulai Susun Insentif Pajak Perusahaan

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Bangkok tengah mempertimbangkan jenis insentif pajak yang akan diberikan guna mendukung upaya pemerintah mengejar target netralitas karbon pada 2050 dan net-zero karbon pada 2065.

Wakil Sekjen Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand Jinanggoon Rojananan mengatakan insentif pajak diperlukan untuk menarik sektor swasta terlibat aktif dalam penurunan emisi karbon.

"Sektor swasta Thailand sedang bersiap untuk bekerja sama dengan pemerintah guna mencapai tujuan tersebut," katanya, dikutip pada Selasa (31/5/2022).

Baca Juga: Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Jinanggoon menuturkan pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi karbon. Menurutnya, sudah banyak perusahaan yang bersiap untuk memasuki pasar karbon.

Dia menyebut Thailand menghasilkan sekitar 250 juta ton emisi karbon per tahun. Dari angka itu, 100 juta ton di antaranya berasal dari pembangkit listrik.

Berdasarkan survei Federasi Industri Thailand pada 2021, 70% dari 45 kelompok industri menyetujui target jangka panjang pemerintah dalam hal penanganan perubahan iklim.

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Sekitar 10.000 perusahaan bahkan telah mengajukan permohonan kepada pemerintah agar terdaftar dalam Program Pengurangan Emisi Sukarela Thailand (Thailand Voluntary Emission Reduction Program/T-VER).

T-VER diluncurkan Organisasi Manajemen Gas Rumah Kaca Thailand (TGO) pada 2013. Program ini bertujuan untuk mendorong sektor swasta berpartisipasi dalam program pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjual kredit karbon.

TGO menetapkan aturan dan prosedur untuk pengembangan proyek, metodologi pengurangan emisi gas rumah kaca, serta sertifikasi kredit pengurangan emisi. Semua proyek yang berpartisipasi dalam program T-VER tersebut harus efektif mengurangi emisi karbon.

Baca Juga: Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Jinanggoon menambahkan pemerintah juga perlu mempercepat promosi investasi dalam teknologi tinggi dan pembelian kredit karbon karena metode tersebut dapat membantu mengurangi emisi.

"Pasar karbon adalah salah satu alat yang menurut OECD dan World Economic Forum memiliki biaya operasi terendah dan dapat membantu mengurangi emisi dalam hal nilai," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com.

Pada 2021, pasar karbon telah diterapkan di 45 negara, serta lebih dari 65 negara tengah mempertimbangkan untuk menerapkannya. Penjualan kredit karbon telah mencapai US$851 miliar pada tahun lalu. (rig)

Baca Juga: Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, emisi karbon, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 28 November 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Daftar NPWP, Seller Online Perlu Siapkan Beberapa Dokumen Ini

Senin, 28 November 2022 | 09:39 WIB
FILIPINA

Wah! Filipina Kenakan Bea Masuk 0% untuk Impor Kendaraan Listrik

Senin, 28 November 2022 | 08:41 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tarif PPN Naik, Dampaknya Sudah Ada di Penerimaan Pajak

Minggu, 27 November 2022 | 15:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Buat Pembukuan dengan Stelsel Kas, Wajib Pajak Perlu Perhatikan Ini

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya