Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Tunggak Pajak Rp8,6 Miliar, Rekening dan Aset WP Badan Ini Diblokir

A+
A-
1
A+
A-
1
Tunggak Pajak Rp8,6 Miliar, Rekening dan Aset WP Badan Ini Diblokir

Ilustrasi.

SOLO, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta telah memblokir rekening milik salah satu wajib pajak badan.

Kepala KPP Madya Solo Guntur Wijaya Edi mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas tunggakan pajak perusahaan tersebut yang mencapai Rp8,6 miliar.

“Wajib pajak yang rekeningnya kami blokir mempunyai utang pajak senilai Rp8,6 miliar,” katanya seperti dilansir timlo.net, Rabu (9/3/2022).

Baca Juga: Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Guntur menjelaskan pemblokiran rekening dilakukan pada salah satu bank di wilayah Karanganyar. Dia menegaskan petugas pajak memiliki kewenangan untuk meminta bank memblokir nasabahnya tersebut.

Upaya tersebut diatur dalam UU No. 19/1997 j.o. UU No. 19/2020 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

“Pemblokiran ini dilakukan juru sita KPP Madya Solo didampingi oleh Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Kantor Pajak Solo,” tutur Guntur.

Baca Juga: Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Sementara itu, KPP Madya Surakarta juga memblokir aset wajib pajak terkait dengan nilai aset sekitar Rp2,7 miliar. Jika tidak ada itikad baik dari wajib pajak badan tersebut maka otoritas akan melelang asetnya.

“Kami melakukan pemblokiran dan pemindahbukuan rekening. Sebelumnya juga sudah kami lakukan cara persuasif agar utang pajaknya dibayarkan sehingga terpaksa kami lakukan cara pemblokiran sebagai bentuk ketegasan,” ujar Guntur. (rig)

Baca Juga: Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan
Topik : kpp madya solo, pajak, penegakan hukum, penyitaan, penagihan pajak, daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Penimbunan dalam Kepabeanan?

Senin, 27 Juni 2022 | 18:00 WIB
PRANCIS

Catatan OECD: Pandemi Genjot Digitalisasi Layanan Perpajakan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi