Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tunggak Pajak, 2 Restoran Ditutup Pemkab

0
0

Proses penutupan. (foto: sulselsatu.com)

SOMBA OPU, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan melakukan penertiban kepada sejumlah rumah makan dan restoran di wilayah Kecamatan Somba Opu.

Penertiban ini dipimpin langsung Kepala Bapenda Gowa Ismail Majid Bersama dengan puluhan anggota satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Gowa. Dalam penertiban ini, bila terdapat pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan, akan diterbitkan bahkan sampai penutupan.

“Warung makan yang kita tutup hari ini karena memang menunggak pajak dan tidak mengindahkan aturan yang sudah kami buat untuk memasang Machine Point of Sales (MPOS). Sementara yang masih status peringatan itu karena belum memasang alat,” ujar Ismail, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: Aplikasi Ini Permudah Pembayaran Pajak Warga Tangsel

Dalam penertiban tersebut, terdapat sekitar dua rumah makan yang ditutup. Selain itu, terdapat pula tiga rumah makan yang masih dalam status peringatan.

Penutupan dilakukan lantaran dalam pernyataan surat edaran yang dikeluarkan Bapenda telah memberikan interval waktu selama 7 hari untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, jika lebih dari waktu yang ditetapkan, warung makan atau restoran tetap tidak patuh akan dilakukan penutupan.

Adapun penertiban tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti implementasi Peraturan Daerah (Perda) No.9/2011 tentang pajak daerah dan Peraturan Bupati No.35/2019 terkait dengan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online.

Baca Juga: Pemkab Kolaka Luncurkan Alat Perekam Pajak

Lebih lanjut, Ismail menyatakan penertiban pemasangan MPOS dilakukan dengan menggandeng KPK, Bank Sulselbar, Polres dan Kejaksaan. Langkah kerja sama itu ditujukan untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah.

Selain restoran atau rumah makan, terdapat 3 sektor pajak yang menjadi prioritas Bapenda Gowa, yaitu pajak hiburan, parkir dan hotel atau penginapan. Untuk itu, pada tahap selanjutnya perangkat MPOS akan dipasang pada tempat hiburan dan hotel atau penginapan secara bertahap

Sementara itu, Kepala Bidang Penetapan Pajak Bapenda Gowa Badaruddin mengatakan salah satu restoran yang dilakukan penutupan tidak hanya menolak pemasangan perangkat MPOS. Namun, restoran tersebut juga telah menunggak pajak selama 10 bulan dengan nilai Rp40 juta.

Baca Juga: Sebelum Kena Razia Besar-Besaran, WP Diminta Pakai Keringanan Pajak

“Kita tutup karena memang tidak mau ikut aturan. Pertama, pajaknya menunggak. Kedua, tidak mau pasang alat MPOS. Sebelum ditutup juga sudah dilakukan koordinasi berulang kali, tapi memang tidak mau mengindahkan makanya langsung ditindak saja,” ujarnya, seperti dilansir katasulsel.com.

“Warung makan yang kita tutup hari ini karena memang menunggak pajak dan tidak mengindahkan aturan yang sudah kami buat untuk memasang Machine Point of Sales (MPOS). Sementara yang masih status peringatan itu karena belum memasang alat,” ujar Ismail, Kamis (12/9/2019).

Baca Juga: Aplikasi Ini Permudah Pembayaran Pajak Warga Tangsel

Dalam penertiban tersebut, terdapat sekitar dua rumah makan yang ditutup. Selain itu, terdapat pula tiga rumah makan yang masih dalam status peringatan.

Penutupan dilakukan lantaran dalam pernyataan surat edaran yang dikeluarkan Bapenda telah memberikan interval waktu selama 7 hari untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, jika lebih dari waktu yang ditetapkan, warung makan atau restoran tetap tidak patuh akan dilakukan penutupan.

Adapun penertiban tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti implementasi Peraturan Daerah (Perda) No.9/2011 tentang pajak daerah dan Peraturan Bupati No.35/2019 terkait dengan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online.

Baca Juga: Pemkab Kolaka Luncurkan Alat Perekam Pajak

Lebih lanjut, Ismail menyatakan penertiban pemasangan MPOS dilakukan dengan menggandeng KPK, Bank Sulselbar, Polres dan Kejaksaan. Langkah kerja sama itu ditujukan untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah.

Selain restoran atau rumah makan, terdapat 3 sektor pajak yang menjadi prioritas Bapenda Gowa, yaitu pajak hiburan, parkir dan hotel atau penginapan. Untuk itu, pada tahap selanjutnya perangkat MPOS akan dipasang pada tempat hiburan dan hotel atau penginapan secara bertahap

Sementara itu, Kepala Bidang Penetapan Pajak Bapenda Gowa Badaruddin mengatakan salah satu restoran yang dilakukan penutupan tidak hanya menolak pemasangan perangkat MPOS. Namun, restoran tersebut juga telah menunggak pajak selama 10 bulan dengan nilai Rp40 juta.

Baca Juga: Sebelum Kena Razia Besar-Besaran, WP Diminta Pakai Keringanan Pajak

“Kita tutup karena memang tidak mau ikut aturan. Pertama, pajaknya menunggak. Kedua, tidak mau pasang alat MPOS. Sebelum ditutup juga sudah dilakukan koordinasi berulang kali, tapi memang tidak mau mengindahkan makanya langsung ditindak saja,” ujarnya, seperti dilansir katasulsel.com.

Topik : restoran, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 18:35 WIB
DI YOGYAKARTA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:07 WIB
KOTA SAMARINDA
Kamis, 14 Juli 2016 | 12:02 WIB
KOTA MAKASSAR
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:02 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
berita pilihan
Selasa, 14 Mei 2019 | 17:34 WIB
KOTA PALEMBANG
Rabu, 15 Mei 2019 | 16:45 WIB
KABUPATEN INDRAMAYU
Senin, 20 Mei 2019 | 15:40 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:04 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 23 Mei 2019 | 16:44 WIB
KABUPATEN SIAK
Jum'at, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selasa, 30 April 2019 | 17:45 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU