Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Tren Jumlah Sengketa Pajak yang Diselesaikan Melalui MAP Meningkat

A+
A-
0
A+
A-
0
Tren Jumlah Sengketa Pajak yang Diselesaikan Melalui MAP Meningkat

Ilustrasi. Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat jumlah kasus sengketa pajak baru yang bakal diselesaikan melalui mutual agreement procedure (MAP) mengalami kenaikan pada 2019.

Berdasarkan catatan OECD, terdapat 2.700 sengketa pajak baru antara korporasi dan otoritas pajak yang hendak diselesaikan melalui MAP. Sengketa pajak yang terkait dengan transfer pricing tercatat meningkat 20% dari 2018, sedangkan untuk nontransfer pricing naik 10%.

"Dengan ini, kasus sengketa pajak meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan 2016. Tren kenaikan ini kemungkinan besar akan berlanjut pada 2020," tulis OECD dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (19/11/2020).

Baca Juga: Korporasi Multinasional Minta OECD Sederhanakan Skema Pajak Digital

Menurut OECD, tren peningkatan aktivitas penyelesaian sengketa pajak melalui MAP di antaranya disebabkan oleh globalisasi ekonomi dan makin tingginya kepercayaan wajib pajak dan terhadap mekanisme MAP.

Selain itu, OECD mencatat kasus sengketa pajak yang berhasil diselesaikan melalui MAP mengalami peningkatan pada 2019. Meski begitu, pertumbuhan jumlah kasus yang telah diselesaikan melalui MAP lebih rendah ketimbang pertumbuhan jumlah kasus baru.

“Hal ini mengakibatkan beban sengketa pajak perlu diselesaikan melalui MAP yang ditanggung oleh otoritas pajak makin banyak,” sebut OECD.

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Otoritas Bikin Program Amnesti Pajak

Secara sederhana, MAP merupakan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda, atau adanya indikasi tindakan otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B atau sengketa transfer pricing.

Selain itu, MAP juga merupakan solusi penyelesaian sengketa ‘spesial’ di luar ranah penyelesaian sengketa domestik, seperti keberatan atau banding. MAP dianggap spesial karena merupakan proses konsultasi, bukan litigasi. (rig)

Baca Juga: Menguak Keberhasilan Sistem Pajak yang 'Kontroversial'
Topik : prancis, mutual agreement procedure MAP, OECD, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 11 Januari 2021 | 10:30 WIB
PORTUGAL
Jum'at, 08 Januari 2021 | 16:34 WIB
BELANDA
Jum'at, 08 Januari 2021 | 14:51 WIB
KAMBOJA
berita pilihan
Sabtu, 16 Januari 2021 | 09:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 16 Januari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 16 Januari 2021 | 06:01 WIB
PENCUCIAN UANG
Jum'at, 15 Januari 2021 | 18:08 WIB
INGGRIS
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:53 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:44 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI