Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Reportase

Tingkat Balik Nama Rendah, Dua Aplikasi Ini Jadi Andalan

A+
A-
1
A+
A-
1
Tingkat Balik Nama Rendah, Dua Aplikasi Ini Jadi Andalan

Bayangan sejumlah wajib pajak yang mengurus pembayaran pajak kendaraan tampak di salah satu Kantor Samsat. (Foto: DDTCNews)

MANOKWARI, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Papua Barat memanfaatkan teknologi untuk mengatasi rendahnya kepatuhan pajak dari pemilik kendaraan bermotor.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat Charles Hutauruk menyebut ketidakpatuhan itu utamanya berkaitan dengan banyaknya kendaraan yang masih menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau nomor polisi (nopol) luar daerah.

“Ada sekitar 30% kendaraan bermotor di Papua Barat yang bernomor polisi luar daerah, baik yang bekas maupun baru. Itu berarti pemiliknya tidak melakukan balik nama kendaraan," ujar Charles di Manokwari, Jumat (3/7/2020).

Baca Juga: Begini Aturan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Padahal, sambung Charles, pajak kendaraan bermotor (PKB) dibayarkan berdasarkan daerah tempat terdaftarnya nopol tersebut. Dengan demikian, meski beroperasi di Papua Barat, PKB dari kendaraan bernopol luar daerah tersebut tidak memberikan sumbangsih pajak pada Papua Barat.

Charles menyebutkan penyebab tingginya jumlah kendaraan bernopol luar daerah adalah karena faktor perbedaan harga. Dia berujar harga kendaraan di luar Papua Barat jauh lebih rendah. Alhasil masyarakat Papua Barat lebih memilih untuk membeli kendaraan dari luar daerah.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Charles mengatakan Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat telah menyediakan aplikasi e-mutasi dan e-delivery. Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak tidak perlu lagi bertandang ke Kantor Samsat untuk mengurus mutasi kendaraan.

Baca Juga: Hingga 21 Maret, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Baru 17%

Pasalnya, aplikasi tersebut dapat di unduh di play store sehingga mudah diakses. Sementara itu, e-delivery merupakan terobosan pelayanan berupa pengantaran Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ke rumah pemohon.

Dengan demikian, diharapkan kedua aplikasi tersebut dapat semakin memudahkan masyarakat. “E-mutasi dan e-delivery sangat memudahkan wajib pajak yang mau balik nama,” ungkap Charles.

Selain itu, ketidakpatuhan juga terlihat dari masih banyaknya wajib pajak yang terlambat melunasi PKB terutang. Charles mengatakan ketidakpatuhan tersebut justru akan mempersulit wajib pajak karena akan terkena sanksi denda.

Baca Juga: Tahu Kepulauan Raja Ampat? Cek Profil Pajak Provinsinya di Sini

Terkait dengan permasalahan ini, pemerintah provinsi telah memberikan perhatian lebih dengan memberikan pembebasan denda PKB. Untuk itu, Charles berharap masyarakat lebih sadar pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya.

“Ketidakpatuhan dalam arti terlambat membayar PKB, pemerintah provinsi hanya bisa memberikan pembebasan denda dan tidak bisa mengurangi besaran pajak terutang karena itu kewenangan pemerintah pusat,” ungkap Charles, seperti dilansir papuakini.co. (Bsi)

Baca Juga: DJP Ajak Pemda Tingkatkan Kepatuhan WP
Topik : balik nama kendaraan bermotor, nopol kendaraan, papua barat
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:02 WIB
PP 44/2020
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 19:00 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 17:15 WIB
LAYANAN BEA CUKAI
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:46 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:12 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK