Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Tidak Hanya Perpajakan, Pemerintah Susun Omnibus Law Perizinan

A+
A-
2
A+
A-
2
Tidak Hanya Perpajakan, Pemerintah Susun Omnibus Law Perizinan

Menko Perekonomian Darmin Nasution. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah bersiap menyusun terobosan kebijakan dalam aspek perizinan berusaha. Rancangan ketentuan akan disusun dalam skema omnibus law, seperti ketentuan dalam ranah perpajakan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan rencana kebijakan baru di bidang perizinan untuk melancarkan kegiatan investasi di dalam negeri. Perubahan ketentuan dengan skema omnibus law dinilai menjadi piihan paling logis untuk merombak kebijakan perizinan berusaha di Indonesia.

“Hampir semua UU kita yang menyangkut investasi juga ikut mengatur perizinan di dalamnya sehingga tidak bisa kita ubah kalau tidak dibuat omnibus law,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/9/2019).

Baca Juga: Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Mantan Dirjen Pajak itu menyebutkan setidaknya terdapat 72 aturan setingkat undang-undang yang mengatur soal perizinan dalam berusaha. Oleh karena itu, perlu payung hukum baru yang mampu mengkonsolidasikan seluruh perizinan dalam satu aturan yang jelas sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Darmin meyakinkan perumusan skema omnibus law dalam perizinan ini akan dibuat sesederhana mungkin. Dengan demikian, omnibus law ini akan melengkapi online single submission (OSS) yang sudah berjalan dalam satu tahun terakhir.

Pada gilirannya, setiap komitmen investasi dapat cepat direalisasikan tanpa harus banyak terganjal dengan urusan izin, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Baca Juga: Begini Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

“Kita ingin agar perizinan ini sederhana sehingga nanti dalam proses pengurusan izin di OSS tidak perlu lagi dilakukan secara offline dengan komitmen investasi bisa segera diselesaikan,” paparnya.

Darmin menyebut pemerintah kerja dengan ritme tinggi untuk menyelesaikan rancang bangun omnibus law perizianan. Serupa dengan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan, rencana perubahan kebijakan perizinan ini ditargetkan disetor kepada DPR pada tahun ini.

“Kita akan menyelesaikan omnibus law dalam waktu satu bulan ini. Dari pemerintah nantinya akan disampaikan kepada DPR,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Kemenkeu Bakal Kembali Tawarkan SBSN Khusus PPS, Ini Perinciannya

Topik : perizinan, investasi, omnibus law

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 April 2022 | 12:43 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

LPI Dapat Modal Rp39 Triliun, Jokowi: Trust Investor Bakal Meningkat

Selasa, 12 April 2022 | 12:41 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Temui Pengusaha, Ditjen Pajak Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS

Senin, 11 April 2022 | 11:30 WIB
SUKUK SWR003

Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Ritel SWR003 Imbalan 5,05%, Tertarik?

Senin, 11 April 2022 | 10:00 WIB
THAILAND

Pacu Investasi Mobil Listrik, Thailand Perluas Insentif Pajak

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir