BERITA TERKINI
Dirjen Pajak Robert Pakpahan.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memprioritaskan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian untuk dibahas dengan parlemen. Rencana beleid didorong masuk ke DPR pada tahun ini.
Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan draf RUU dengan skema omnibus law tersebut akan diserahkan kepada DPR pada tahun ini. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan dengan menerima masukkan dari berbagai pihak.
“Saat ini masih drafting dan itu masih belum clean. RUU ini merupakan salah satu prioritas dan mudah-mudahan bisa masuk DPR tahun ini,” katanya di Kantor Pusat DJP, Kamis (5/9/2019).
Robert menjabarkan untuk pembahasan efektif dengan dewan idealnya mulai digelar dan dapat dirampungkan pada tahun fiskal 2020. Dengan demikian, implementasi bisa segera dilakukan efektif pada 2021 mendatang.
Dia memastikan aturan dalam RUU tersebut tidak akan mendistorsi aturan main yang sudah ada saat itu yakni UU KUP, UU PPh dan UU PPN. Kebijakan dalam RUU yang baru, disebutnya, akan melengkapi aturan main yang sudah berlaku saat ini.
Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan poin-poin dalam RUU tersebut bersifat merevisi dan melengkapi aturan yang sudah berlaku saat ini. Secara kedudukan, rancangan beleid tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan UU KUP, UU PPh, dan UU PPN.
“Cuma beberapa poin tarif sesuai UU [yang baru] ini. Sanksi berubah berdasarkan UU ini. Jadi betul-betul kedudukan sama dengan UU dan saling melengkapi,” paparnya.
Seperti diketahui, terdapat 7 poin yang menjadi agenda penting dari rencana beleid ini mulai dari pemangkasan PPh badan, perubahan rezim pajak manjadi teritorial, hingga persiapan instrumen untuk memajaki raksasa digital. (kaw)
