Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Tiba-Tiba Sri Mulyani Wacanakan Tax Amnesty Jilid II, Ada Apa?

A+
A-
17
A+
A-
17
Tiba-Tiba Sri Mulyani Wacanakan Tax Amnesty Jilid II, Ada Apa?

(foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal melemparkan wacana penerapan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Wacana itu diakui telah masuk dalam kajian paket reformasi perpajakan yang bakal diserahkan ke Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku banyak mendapat cerita dari para pengusaha yang menyesal karena tidak memanfaatkan program tax amnesty. Pemerintah, sambungnya, akan menimbang penerapan tax amnesty jilid II.

“Ya sekarang kami timbang dulu semuanya. Kami akan lihat situasi yang memungkinkan. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Jika itu yang terbaik, kita lihat nanti,” ujarnya di Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jumat (2/8/2019).

Baca Juga: Semester I/2020, Realisasi Pembiayaan Utang Tembus Rp421,5 triliun

Menurutnya, persiapan program tax amnesty dahulu kurang persiapan. Apalagi, sambungnya, partisipasi program tax amnesty yang pertama sangat rendah. Hal tersebut sangat jauh dari ekspektasi pemerintah.

Selain itu, saat ini sudah ada implementasi keterbukaan dan pertukaran informasi. Indonesia, sambungnya, sudah bertukar informasi dengan lebih dari 90 negara sehingga dengan mudah melacak asset yang dimiliki oleh wajib pajak.

“Sudah ada akses informasi sehingga semua lembaga sudah melaporkan ke kami. Artinya, sekarang kebutuhan itu sudah terjadi sehingga muncul aspirasi ingin tax amnesty lagi. Mereka meminta pemerintah menggelar tax amnesty lagi dan saat ini saya sedang menimbang suara itu,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani Yakin Kinerja Penerimaan Pajak Kembali Pulih, Ini Sebabnya

Dia mengklaim pelaksanaan tax amnesty jilid II sebagai upaya untuk memperbaiki pembangunan Indonesia. Pembangunan yang lebih baik dalam berbagai aspek, sambungnya, akan ikut menarik minat investor.

“Kalau semua baik, pasti pengusaha lihatnya ekonomi kita tumbuh,” katanya, seperti dilansir Antara.

Ketua Kadin Rosan Roeslani mengusulkan rencana pelaksanaan tax amnesty jilid II dilakukan kurang dari 9 bulan atau lebih pendek dari program sebelumnya. Menurutnya, masyarakat sudah lebih paham dengan skema dan manfaat dari tax amnesty.

Baca Juga: Realisasi Penerimaan PPh Badan Masih Minus

Dia meyakini penerimaan dan jumlah wajib pajak yang ikut akan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Menurutnya, WP yang sebelumnya tidak ikut program pengampunan pajak jilid I bisa memiliki kesempatan lagi.

“Kami terus terang ingin dapatkan masukan dari unsur asosiasi, himpunan, dan para pengusaha. Ini masih awal juga. Ini bukan satu hal yang tabu dibicarakan. Kata siapa tidak boleh tax amnesty jilid II? Kalau memang memberikan manfaat besar untuk masyarakat, kenapa tidak? Hidup kan tidak statis,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Simak di Sini, Sri Mulyani Paparkan Data Pemanfaat Insentif Pajak
Topik : tax amnesty, kepatuhan formal, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 27 Juni 2020 | 14:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 27 Juni 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 24 Juni 2020 | 15:07 WIB
PMK 70/2020
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL