Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Terseret Kasus Sengketa Pajak, Coca-Cola Ajukan Banding

A+
A-
2
A+
A-
2
Terseret Kasus Sengketa Pajak, Coca-Cola Ajukan Banding

Ilustrasi. Masyarakat pendaur ulang sampah berdemonstrasi di depan kantor Coca-Cola untuk memprotes undang-undang pendaurulangan di Buenos Aires, Argentina, Kamis (2/6/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Agustin Marcarian/hp/NBL).

WASHINGTON, DDTCNews – Perusahaan multinasional yang bermarkas di AS, The Coca-Cola Company mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak AS terkait dengan sengketa penghitungan pajak yang ditetapkan Internal Revenue Service (IRS).

Coca-Cola meminta Pengadilan Pajak AS untuk meninjau implikasi konstitusional dan pajak dari keputusannya pada 2020. Pihak perusahaan menyatakan penghitungan IRS terhadap pajak Coca-Cola adalah salah secara hukum.

"Pengadilan keliru karena gagal memperhitungkan lisensi tersebut dalam analisis harga transfernya dengan alasan yang salah secara hukum. Coca-Cola merupakan pemilik sah terdaftar dari hampir semua merek dagang dan aset tidak berwujud lainnya," jelas Coca Cola, Minggu (12/6/2022).

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Seperti dilansir internationaltaxreview.com, Coca-Cola telah menandatangani perjanjian dengan IRS pada 1996 terkait dengan kepastian metode pembagian keuntungan dengan perusahaan afiliasi luar negeri.

Metode tersebut diterapkan oleh Coca-Cola sejak 1996 dan seterusnya. Namun, pada 2016, IRS menagih pajak penghasilan kurang bayar untuk periode 2007 hingga 2009 kepada Coca-Cola senilai US$3,4 miliar atau setara dengan Rp50,62 triliun.

Adapun tagihan PPh kurang bayar tersebut timbul karena IRS melakukan beberapa penyesuaian atas pengaturan metode penetapan harga transfer (transfer pricing) yang selama ini dilakukan oleh Coca-Cola.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Penyesuaian tersebut menyebabkan peningkatan pendapatan kena pajak perusahaan hingga mencapai lebih dari USD9 miliar atau sekitar Rp130,17 triliun. Alhasil, tindakan IRS ini mendapat penolakan keras dari Coca-Cola.

Tim hukum perusahaan mengatakan upaya IRS untuk memberlakukan perhitungan yang berbeda merupakan tindakan yang tidak konstitusional. Sebagai tindak lanjut, Coca-Cola memutuskan untuk melawan penyesuaian IRS di pengadilan.

Pengadilan menetapkan bahwa penyesuaian IRS perlu dipotong kembali senilai USD1,8 miliar. Belum puas dengan hasil tersebut, Coca Cola melanjutkan pertempurannya dengan mengajukan banding. (rig)

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Topik : amerika serikat, coca-cola, sengketa pajak, pajak internasional, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Siap-Siap! Kemendagri Minta Pemda Setop Pemutihan Pajak Kendaraan

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka