Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Tenangkan Pasar, Inggris Batalkan Relaksasi Pajak untuk Orang Kaya

A+
A-
0
A+
A-
0
Tenangkan Pasar, Inggris Batalkan Relaksasi Pajak untuk Orang Kaya

Perdana Menteri Inggris Liz Truss. (foto: gulfbusiness.com)

LONDON, DDTCNews - Inggris membatalkan rencana penurunan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 45% menjadi 40% sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya.

Kebijakan relaksasi pajak tersebut dibatalkan sebagai respons atas merosotnya nilai tukar poundsterling terhadap dolar AS dan kenaikan yield obligasi pemerintah pada bulan lalu.

"Kami mengerti dan kami mendengarkan. Penghapusan lapisan tarif PPh orang pribadi 45% telah mengganggu upaya kami dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Inggris," ujar Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng, dikutip Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: Simak, Ini Jenis Penghasilan yang Dipotong PPh 26 Tidak Final

Dengan dibatalkannya relaksasi pajak ini, orang-orang kaya tetap harus membayar PPh sebesar 45% atas penghasilan tahunan di atas GBP150.000 atau setara Rp2,59 miliar.

Sebelumnya, paket relaksasi pajak yang diumumkan oleh Inggris mendapatkan respons negatif dari pasar keuangan. Bahkan, Bank of England selaku bank sentral harus melakukan intervensi melalui pembelian obligasi pemerintah guna menstabilkan yield.

Lebih lanjut, banyak anggota parlemen dari Partai Konservatif yang tak mendukung relaksasi pajak ini. "Saya tidak bisa mendukung penghapusan tarif 45% ketika pekerja kesulitan membayar tagihan-tagihan mereka," ujar anggota parlemen dari Partai Konservatif Maria Caulfield seperti dilansir npr.org.

Baca Juga: Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

Setelah pengumuman pembatalan kebijakan ini, nilai tukar poundsterling tercatat menguat 0,8% terhadap dolar AS menjadi senilai US$1,12 per poundsterling. Yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun juga turun menjadi 3,95%, lebih rendah bila dibandingkan dengan yield per akhir September 2022.

Untuk diketahui, relaksasi pajak yang direncanakan oleh Inggris dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Liz Truss bukan hanya penurunan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 45% menjadi 40%.

Sebelumnya, pemerintah juga berencana membatalkan kenaikan tarif PPh badan dari 19% menjadi 25%, menurunkan tarif terendah PPh orang pribadi dari 20% menjadi 19%, merelaksasi tarif bea atas pembelian tanah (stamp duty), dan memberikan insentif bagi investor yang menanamkan modal di kawasan ekonomi khusus. (sap)

Baca Juga: DJP Ingatkan Tak Semua Hibah Tanah atau Bangunan Bebas Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, relaksasi pajak, insentif pajak, Inggris, nilai tukar, poundsterling, PPh

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 27 November 2022 | 08:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Terima Dana Sponsorship, DJP Jelaskan Ketentuan Pajaknya

Minggu, 27 November 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Suku Bunga, Suahasil Imbau UMKM Manfaatkan Insentif Ini

Minggu, 27 November 2022 | 07:00 WIB
NIGERIA

Serikat Pekerja Serukan Adanya Insentif Pajak untuk Industri Tekstil

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 14:31 WIB
KINERJA FISKAL

Di Depan Jokowi, Menkeu Pastikan Penurunan Defisit Dilakukan Hati-Hati

Kamis, 01 Desember 2022 | 14:15 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ada Kartu Integritas Jika WP Tak Berikan Gratifikasi ke Petugas Pajak

Kamis, 01 Desember 2022 | 13:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda