Tarif Pajak Online Diusulkan Naik Jadi 15%

BANGKOK, DDTCNews – Kementerian Keuangan Thailand telah menetapkan tarif pemotongan pajak secara progresif untuk pembelian online (e-bisnis) pada kisaran maksimum 15%. Tarif tersebut jauh lebih tinggi dari yang diajukan sebelumnya sebesar 5%.

Dirjen Pajak Thailand Prasong Poontaneat mengatakan penetapan tarif pajak atas transaksi online tersebut akan dibedakan berdasarkan jenis usahanya. Tarif pajak yang berbeda untuk berbagai jenis transaksi online akan dinyatakan dengan jelas dalam RUU yang saat ini sedang dalam pembahasan.

“RUU tersebut akan mewajibkan institusi keuangan yang saat ini bertindak sebagai perantara transfer uang mengenakan pajak untuk pembelian online dan biaya periklanan di jaringan media sosial, kemudian mengirimkannya kepada Kementerian Keuangan,” tandasnya, Senin (3/7).

Prasong menjelaskan RUU tersebut akan mengotorisasi Ditjen Pajak Thailand untuk menghitung transaksi online, biaya iklan di media sosial dan situs seperti Facebook, Line dan Google serta aktivitas dengan layanan online seperti Uber.

Dia juga menekankan pajak e-bisnis itu akan menciptakan banyaknya lapangan kerja di dunia online karena beberapa perusahaan online yang berbasis di negara lain dan memperoleh pendapatan dari Thailand banyak yang tidak dikenai pajak.

“Diperkirakan nilai pembelian online di Thailand mencapai triliunan baht, sementara iklan online bernilai sekitar 10 miliar baht,” pungkasnya dikutip dari bangkokpost.com.

Kementerian Keuangan Thailand akan meminta konsumen yang mentransfer uang melalui jaringan perbankan untuk mengisi formulir pembayaran komersil.

Selanjutnya, pajak e-bisnis tersebut akan dikirim ke Ditjen Pajak, sementara formulir yang telah diisi akan dikirim ke agen pengumpul pajak untuk memeriksa catatan pembayaran pajak penghasilan dari penerimanya. (Gfa/Amu)