Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Tarif Pajak Online Diusulkan Naik Jadi 15%

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif Pajak Online Diusulkan Naik Jadi 15%

BANGKOK, DDTCNews – Kementerian Keuangan Thailand telah menetapkan tarif pemotongan pajak secara progresif untuk pembelian online (e-bisnis) pada kisaran maksimum 15%. Tarif tersebut jauh lebih tinggi dari yang diajukan sebelumnya sebesar 5%.

Dirjen Pajak Thailand Prasong Poontaneat mengatakan penetapan tarif pajak atas transaksi online tersebut akan dibedakan berdasarkan jenis usahanya. Tarif pajak yang berbeda untuk berbagai jenis transaksi online akan dinyatakan dengan jelas dalam RUU yang saat ini sedang dalam pembahasan.

“RUU tersebut akan mewajibkan institusi keuangan yang saat ini bertindak sebagai perantara transfer uang mengenakan pajak untuk pembelian online dan biaya periklanan di jaringan media sosial, kemudian mengirimkannya kepada Kementerian Keuangan,” tandasnya, Senin (3/7).

Baca Juga: OECD: PPN Ekonomi Digital Sudah Dikenakan di Lebih dari 50 Negara

Prasong menjelaskan RUU tersebut akan mengotorisasi Ditjen Pajak Thailand untuk menghitung transaksi online, biaya iklan di media sosial dan situs seperti Facebook, Line dan Google serta aktivitas dengan layanan online seperti Uber.

Dia juga menekankan pajak e-bisnis itu akan menciptakan banyaknya lapangan kerja di dunia online karena beberapa perusahaan online yang berbasis di negara lain dan memperoleh pendapatan dari Thailand banyak yang tidak dikenai pajak.

“Diperkirakan nilai pembelian online di Thailand mencapai triliunan baht, sementara iklan online bernilai sekitar 10 miliar baht,” pungkasnya dikutip dari bangkokpost.com.

Baca Juga: Simak Optimisme OECD Soal Konsensus Global Pajak Digital di Sini

Kementerian Keuangan Thailand akan meminta konsumen yang mentransfer uang melalui jaringan perbankan untuk mengisi formulir pembayaran komersil.

Selanjutnya, pajak e-bisnis tersebut akan dikirim ke Ditjen Pajak, sementara formulir yang telah diisi akan dikirim ke agen pengumpul pajak untuk memeriksa catatan pembayaran pajak penghasilan dari penerimanya. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Bos Facebook Bersedia Bayar Pajak Lebih Banyak di Eropa

“RUU tersebut akan mewajibkan institusi keuangan yang saat ini bertindak sebagai perantara transfer uang mengenakan pajak untuk pembelian online dan biaya periklanan di jaringan media sosial, kemudian mengirimkannya kepada Kementerian Keuangan,” tandasnya, Senin (3/7).

Baca Juga: OECD: PPN Ekonomi Digital Sudah Dikenakan di Lebih dari 50 Negara

Prasong menjelaskan RUU tersebut akan mengotorisasi Ditjen Pajak Thailand untuk menghitung transaksi online, biaya iklan di media sosial dan situs seperti Facebook, Line dan Google serta aktivitas dengan layanan online seperti Uber.

Dia juga menekankan pajak e-bisnis itu akan menciptakan banyaknya lapangan kerja di dunia online karena beberapa perusahaan online yang berbasis di negara lain dan memperoleh pendapatan dari Thailand banyak yang tidak dikenai pajak.

“Diperkirakan nilai pembelian online di Thailand mencapai triliunan baht, sementara iklan online bernilai sekitar 10 miliar baht,” pungkasnya dikutip dari bangkokpost.com.

Baca Juga: Simak Optimisme OECD Soal Konsensus Global Pajak Digital di Sini

Kementerian Keuangan Thailand akan meminta konsumen yang mentransfer uang melalui jaringan perbankan untuk mengisi formulir pembayaran komersil.

Selanjutnya, pajak e-bisnis tersebut akan dikirim ke Ditjen Pajak, sementara formulir yang telah diisi akan dikirim ke agen pengumpul pajak untuk memeriksa catatan pembayaran pajak penghasilan dari penerimanya. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Bos Facebook Bersedia Bayar Pajak Lebih Banyak di Eropa
Topik : pajak online, pajak digital, Thailand
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 01 Agustus 2019 | 11:26 WIB
AUSTRALIA
Selasa, 31 Desember 2019 | 10:10 WIB
MALAYSIA
Senin, 03 Juni 2019 | 14:11 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 14 Februari 2019 | 10:16 WIB
PAJAK DIGITAL
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:17 WIB
INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:17 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:55 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:43 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:33 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 11:53 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:54 WIB
REALISASI INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:43 WIB
SPECTAXCULAR 2020