Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Tarif Pajak Online Diusulkan Naik Jadi 15%

A+
A-
0
A+
A-
0
Tarif Pajak Online Diusulkan Naik Jadi 15%

BANGKOK, DDTCNews – Kementerian Keuangan Thailand telah menetapkan tarif pemotongan pajak secara progresif untuk pembelian online (e-bisnis) pada kisaran maksimum 15%. Tarif tersebut jauh lebih tinggi dari yang diajukan sebelumnya sebesar 5%.

Dirjen Pajak Thailand Prasong Poontaneat mengatakan penetapan tarif pajak atas transaksi online tersebut akan dibedakan berdasarkan jenis usahanya. Tarif pajak yang berbeda untuk berbagai jenis transaksi online akan dinyatakan dengan jelas dalam RUU yang saat ini sedang dalam pembahasan.

“RUU tersebut akan mewajibkan institusi keuangan yang saat ini bertindak sebagai perantara transfer uang mengenakan pajak untuk pembelian online dan biaya periklanan di jaringan media sosial, kemudian mengirimkannya kepada Kementerian Keuangan,” tandasnya, Senin (3/7).

Baca Juga: Cetak Biru Pemajakan Ekonomi Digital Terbit 12 Oktober

Prasong menjelaskan RUU tersebut akan mengotorisasi Ditjen Pajak Thailand untuk menghitung transaksi online, biaya iklan di media sosial dan situs seperti Facebook, Line dan Google serta aktivitas dengan layanan online seperti Uber.

Dia juga menekankan pajak e-bisnis itu akan menciptakan banyaknya lapangan kerja di dunia online karena beberapa perusahaan online yang berbasis di negara lain dan memperoleh pendapatan dari Thailand banyak yang tidak dikenai pajak.

“Diperkirakan nilai pembelian online di Thailand mencapai triliunan baht, sementara iklan online bernilai sekitar 10 miliar baht,” pungkasnya dikutip dari bangkokpost.com.

Baca Juga: Uni Eropa Akan Perketat Aturan Bisnis Digital

Kementerian Keuangan Thailand akan meminta konsumen yang mentransfer uang melalui jaringan perbankan untuk mengisi formulir pembayaran komersil.

Selanjutnya, pajak e-bisnis tersebut akan dikirim ke Ditjen Pajak, sementara formulir yang telah diisi akan dikirim ke agen pengumpul pajak untuk memeriksa catatan pembayaran pajak penghasilan dari penerimanya. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Parlemen Eropa Ajak Bos Google Cs Diskusi Penerapan Pajak Digital
Topik : pajak online, pajak digital, Thailand
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 02 September 2020 | 16:39 WIB
EKONOMI DIGITAL
Rabu, 02 September 2020 | 09:57 WIB
INGGRIS
Selasa, 01 September 2020 | 13:47 WIB
AFRIKA SELATAN
Selasa, 01 September 2020 | 10:23 WIB
UNI EROPA
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 30 September 2020 | 08:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 08:05 WIB
ITALIA
Rabu, 30 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 07:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 06:00 WIB
LAPORAN BANK DUNIA
Selasa, 29 September 2020 | 18:15 WIB
SUBSIDI UPAH